Menurutnya, tanpa keterlibatan dan dukungan aktif DPRD, berbagai program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan tiga juta rumah rakyat, dan layanan kesehatan gratis tidak akan mampu mencapai hasil optimal di level tapak.
Pernyataan tersebut disampaikan Mendagri dalam forum Pelantikan Dewan Pengurus Nasional Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) masa bakti 2025–2030 yang digelar di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (19/6/2025). Dalam kesempatan tersebut, Mendagri secara resmi melantik kepengurusan baru ADKASI sekaligus memberikan pengarahan strategis kepada para anggota DPRD dari seluruh kabupaten di Indonesia.
“Saya percaya Saudara-Saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. PSN ini amanat negara, dan peran DPRD bukan sekadar legislasi, tapi menjadi motor implementasi di daerah,” tegas Tito dalam pidatonya.
Wajib Dukung PSN
Mendagri menegaskan bahwa dukungan terhadap PSN bukan sekadar pilihan politik, melainkan kewajiban hukum. Ia mengacu pada Pasal 67 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang secara eksplisit menyebut pemerintah daerah wajib mendukung pelaksanaan program strategis nasional.
“Kalau tidak dilaksanakan, kepala daerah bisa dikenakan sanksi. Mulai dari teguran tertulis dua kali, pemberhentian tiga bulan, hingga pemberhentian tetap dengan pemeriksaan dari inspektorat,” terang Tito.
Dengan mekanisme pengawasan ketat tersebut, pemerintah ingin memastikan bahwa seluruh elemen pemerintahan daerah bergerak sinkron dan konsisten dalam mendukung program pembangunan nasional yang telah dirancang secara makro.
Katalisator Pertumbuhan Ekonomi dari Daerah
Lebih jauh, Tito juga mengaitkan peran DPRD dengan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Ia menyebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I 2025 mencapai 4,87 persen. Namun angka tersebut masih tertahan akibat performa ekonomi lemah di sejumlah provinsi seperti Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Papua Tengah.
“Pertumbuhan ekonomi nasional sangat dipengaruhi kontribusi semua daerah. DPRD sebagai mitra kepala daerah, memiliki tanggung jawab langsung terhadap kebijakan anggaran dan realisasi belanja daerah,” kata Mendagri.
Ia menekankan pentingnya harmonisasi antara kebijakan pusat dan daerah, terutama dalam eksekusi anggaran, investasi publik, dan pelayanan dasar yang akan berdampak langsung terhadap daya beli masyarakat dan penciptaan lapangan kerja.
ADKASI Mitra Sejajar
Ketua Umum ADKASI, Siswanto, menegaskan bahwa DPRD memiliki dasar hukum yang kokoh dalam sistem ketatanegaraan. DPRD bukan subordinat, melainkan mitra sejajar kepala daerah sebagaimana diatur dalam UUD 1945 dan UU No. 23 Tahun 2014.
Ia berharap Mendagri dapat terus menjadi pelindung institusional DPRD dalam menghadapi tantangan legislatif dan eksekutif di daerah. “Kami ingin Mendagri menjadi penjaga marwah DPRD, agar tetap kokoh menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan sesuai mandat rakyat,” ujarnya.
Pelantikan pengurus ADKASI periode 2025–2030 menjadi momentum penting untuk mempertegas orientasi DPRD ke depan: tak hanya menjadi aktor politik lokal, tetapi juga bagian integral dari sistem pembangunan nasional. Seiring pemerintah pusat menekankan pentingnya realisasi PSN sebagai lokomotif pertumbuhan inklusif, DPRD dituntut meninggalkan pola kerja reaktif dan mulai tampil sebagai agen akselerasi. (@bangsar25/01)
.gif)