JAKARTA, WJI.NETWORK – Menteri Dalam Negeri Jenderal Polisi (Purn) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D. besok pagi akan melantik Dewan Pengurus Nasional (DPN) Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) periode 2025–2030 pada Kamis, 19 Juni 2025, di Hotel Borobudur, Jakarta.
Pelantikan ini menjadi tonggak baru dalam sinergi antara legislatif daerah dan pemerintah pusat. Ketua Umum DPN ADKASI terpilih, Siswanto, S.Pd., M.H., menegaskan komitmen kuat lembaga yang dipimpinnya untuk menjadi mitra aktif Kementerian Dalam Negeri dalam mendukung agenda strategis Presiden Prabowo Subianto.
“Pastinya ADKASI akan menjadi mitra pemerintah melalui Mendagri dalam rangka mewujudkan ASTACITA Presiden Prabowo,” tegas Siswanto dalam keterangannya kepada Wartajavaindo.Network lewat jaringan aplikasi berbayar, Rabu malam.
ASTACITA adalah delapan cita-cita strategis nasional—menjadi arah pembangunan yang dicanangkan pemerintahan Prabowo–Gibran.
Siswanto menyatakan bahwa ADKASI akan mengambil peran konkret, khususnya dalam mendukung empat program utama yang telah menjadi prioritas nasional: ketahanan pangan, ketahanan energi, hilirisasi industri, serta program Makan Bergizi Gratis.
Dalam forum tersebut, Menteri Tito Karnavian akan menyampaikan pentingnya peran DPRD kabupaten dalam menjaga stabilitas pemerintahan daerah dan memastikan implementasi kebijakan pusat sampai ke tingkat akar rumput.
Menurut Tito, kemitraan yang erat antara pemerintah pusat dan DPRD akan menentukan keberhasilan program nasional di daerah. “Untuk membangun bangsa, tidak hanya dari pusat. Legislator daerah adalah kepanjangan tangan rakyat yang harus bersinergi langsung dengan arah pembangunan nasional,” jelas Mendagri.
Sinergi Nasional-Regional
Masih dalam rangkaian pelantikan akan digelar seminar nasional yang membahas sejumlah isu krusial mulai dari transformasi energi nasional, ketahanan pangan, hingga optimalisasi potensi kependudukan.
Forum ini mempertegas posisi ADKASI tidak hanya sebagai organisasi representatif DPRD kabupaten, tapi juga sebagai lokomotif perumusan kebijakan berbasis daerah untuk mendukung Visi Indonesia Emas 2045.
.gif)