“ADKASI harus menjadi wadah pembelajaran, advokasi, dan artikulasi kepentingan legislatif kabupaten agar selaras dengan semangat transformasi nasional,” tambah Siswanto.
Pelantikan DPN ADKASI 2025–2030 ini bukan sekadar rotasi kepemimpinan. Ia menjadi pernyataan politik dan administratif bahwa kekuatan legislatif daerah tak boleh tercerabut dari arah pembangunan nasional.
Di bawah kepemimpinan Siswanto, ADKASI berikrar memperkuat barisan dalam satu semangat: menjadikan daerah sebagai penopang utama kedaulatan bangsa dan kesejahteraan rakyat.
Pelantikan ini dihadiri pejabat utama Kementerian Dalam Negeri, para ketua DPRD kabupaten se-Indonesia, dan tokoh-tokoh strategis pembangunan nasional. Acara ditutup dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara ADKASI dan Lemhannas RI sebagai bagian dari penguatan kapasitas legislatif daerah berbasis ketahanan nasional.
Tekad Perubahan
Kegiatan dimulai sejak pukul 06.00 pagi dengan sarapan bersama seluruh peserta. Suasana formal dimulai dengan pembukaan resmi melalui menyanyikan Lagu Indonesia Raya, pembacaan doa, serta sambutan dari Ketua Panitia Nasional Anton Yondra, S.E., M.M.
Dalam pelantikan secara simbolik Menteri Tito Karnavian menyematkan pin kehormatan kepada perwakilan pengurus baru dan membacakan ikrar pengabdian legislatif untuk bangsa dan negara.
Tak hanya formalitas, pelantikan ini juga dirangkai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Gubernur Lemhannas RI dan DPN ADKASI sebagai komitmen membangun kapasitas legislatif daerah berbasis ketahanan nasional.
Beberapa kegiatan spontan juga menambah nuansa hangat acara. Di sela jeda, para peserta diajak menyaksikan pemutaran video dokumenter “ADKASI dalam Jejak Pengabdian Daerah”, serta diskusi ringan bertajuk “Legislator Muda Bicara Daerah” yang menampilkan perwakilan DPRD dari generasi milenial.
Usai pelantikan, kegiatan dilanjutkan dengan Seminar Nasional yang membedah tema-tema strategis seperti: Transformasi Energi Nasional bersama Menteri ESDM RI,Ketahanan Pangan Nasional bersama Menteri Pertanian RI,Potensi Kependudukan dan Visi Indonesia Emas 2045 oleh Kepala BKKBN,serta Penguatan Fungsi Legislasi Daerah bersama Wakil Ketua DPR RI.
Forum ini menghasilkan rekomendasi penting agar DPRD kabupaten lebih aktif mendukung program nasional melalui legislasi, anggaran, dan pengawasan yang adaptif dan berbasis data. (@bangsar2025)
.gif)