Seno Margo Utomo, yang mewakili BUMD BPE, menyatakan siap menjadi mitra aktif dalam program legalisasi dan optimalisasi potensi migas Blora.
“BUMD tidak bisa diam. Kami siap menjadi jembatan kepentingan nasional dan daerah. Ini bukan hanya soal bisnis, tapi keberlanjutan energi dan ekonomi lokal,” jelas Seno.
Bangun Ekosistem
Sementara itu, Ketua HIPMI Blora Sri Endahwati melihat peluang ini sebagai jalan membangun ekosistem usaha yang sehat di sektor energi.
“Penataan dan legalisasi adalah win-win solution. Ini membuka ruang usaha yang lebih sehat dan menghindarkan pelaku dari jerat hukum,” ungkap Endah.
Komisi XII juga mendorong agar pengelolaan sumber daya gas segera dipercepat. Beberapa blok penting, seperti Blok Masela dan Lapangan Giyanti Blora, dinilai strategis untuk menghadapi ancaman defisit gas nasional 2025–2035.
“Kita butuh keberanian politik dan keberpihakan pada rakyat untuk mengelola sumber daya alam secara adil dan berkelanjutan. Blora adalah salah satu titik api yang bisa menyalakan optimisme itu,” pungkas Bambang Patijaya. (@bangsar25)
.gif)
Redaksi Opinipublik