BLORA, OPINI PUBLIK.CO– Ketua DPRD Kabupaten Blora, Mustopa, S.Pd.I menegaskan pihaknya akan mengawal penuh aspirasi para sopir truk Blora yang menolak penerapan kebijakan Over Dimension and Over Loading (ODOL).
Hal ini disampaikan menyusul aksi demonstrasi ratusan sopir yang tergabung dalam Aliansi Sopir Kabupaten Blora, Senin (23/6/2025), yang mendesak agar regulasi ODOL dikaji ulang karena dianggap menekan penghidupan mereka dan berpotensi mengerek harga kebutuhan pokok.
“Kami DPRD Blora berkomitmen untuk menyampaikan aspirasi ini ke pemerintah pusat. Suara para sopir harus didengar, karena menyangkut keberlangsungan hidup mereka dan stabilitas ekonomi rakyat,” tegas Mustopa kepada awak media di sela menerima perwakilan massa aksi di Gedung DPRD Blora.
Aksi yang dimulai dari Stadion Kridosono hingga Gedung DPRD ini berlangsung damai. Para sopir membawa truk dan spanduk yang berisi penolakan terhadap aturan ODOL yang mengacu pada Pasal 277 dan Pasal 307 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Mereka menilai beleid tersebut tidak berpihak pada kenyataan ekonomi sopir angkutan harian.
Perwakilan aliansi menilai sanksi denda hingga Rp24 juta dan ancaman pidana satu tahun untuk pelanggaran ODOL adalah bentuk ketidakadilan hukum terhadap sopir kecil. Mereka meminta revisi atau moratorium penerapan aturan tersebut, sembari menekankan bahwa biaya angkutan yang naik akibat ODOL akan berdampak langsung pada harga bahan pokok.
“Kalau biaya logistik naik karena aturan ODOL diterapkan kaku, maka harga sembako di pasar pasti ikut terdongkrak. Ini bukan cuma soal sopir, ini soal rakyat kecil,” ujar salah satu orator.
.gif)