DARI LAPAK ke Gedung Dewan: SUARA PEDAGANG Blora Menembus SEKAT KEKUASAAN”

Liputan : bangsar

BLORA, OPINI PUBLIK.CO ; Ketika rezeki tak lagi mengalir deras di lorong-lorong pasar, para pedagang Blora memilih melawan dalam diam yang terorganisir. Bukan dengan teriakan, tetapi dengan keberanian menyuarakan realita: bahwa di balik Perda dan retribusi, ada perjuangan hidup yang nyaris lumpuh. Dari Pasar Induk hingga Wulung, mereka bergerak membawa satu pesan: “Kami bukan tak mau bayar, kami sedang tak mampu.” Dan di hadapan para wakil rakyat, suara itu akhirnya didengar

Tekanan ekonomi dan kebijakan retribusi pasar yang dinilai memberatkan membuat suara para pedagang di berbagai pasar tradisional Blora semakin lantang. Dalam audiensi bersama DPRD Blora, perwakilan paguyuban pasar mendesak solusi nyata atas beban retribusi yang diatur dalam Perda Nomor 6 Tahun 2023.

“Kami hanya ingin satu hal: penurunan tarif. Setidaknya disesuaikan seperti saat pandemi dulu, ada relaksasi dari bupati. Itu saja,” tegas Suripto, Ketua Paguyuban Pasar Induk Cepu, dalam pernyataan usai audiensi, baru-baru ini.

Menurutnya, keresahan tak hanya datang dari pedagang Pasar Induk dan Plaza Cepu. Pedagang dari Pasar Sidomakmur dan Wulung juga menyuarakan tuntutan yang sama. Tarif retribusi yang baru dianggap terlalu tinggi dan tidak memperhitungkan kondisi pasar yang makin terjepit persaingan dan lesunya daya beli masyarakat.

“Kami bukan tidak mau bayar, tapi jujur saja kami tidak mampu kalau tarif seperti ini dipaksakan terus. Pasar makin sepi, sementara beban naik,” lanjut Suripto. Ia menambahkan bahwa audiensi dengan DPRD merupakan langkah kedua, setelah sebelumnya dialog dengan Dindagkop UKM Blora tak membuahkan hasil konkret.