“STAIM dan kampus swasta lain siap bersaing dengan kampus negeri, asalkan ada keberpihakan dan dukungan dari pemerintah daerah. Jangan salah langkah. Ini menyangkut keberlangsungan ekosistem pendidikan kita,” ujarnya.
Pihak yang Mendukung
Sebaliknya, suara dukungan datang dari Kapusdiklat PEM MIGAS, Drs. R. Edi Prasodjo, M.Sc. Ia melihat peluang besar dari hadirnya UNY untuk menjalin kolaborasi pendidikan vokasi, terlebih di kawasan Cepu yang akan dijadikan pusat pengembangan energi dan pendidikan migas.
Ia menekankan pentingnya kajian menyeluruh sebelum keputusan diambil, agar memberikan nilai tambah bagi daerah.
Dari rapat tersebut, sejumlah poin disepakati: Pemkab Blora tetap mempertahankan rencana penempatan PSDKU UNY di Kecamatan Cepu.
Sebagian besar perwakilan perguruan tinggi swasta menyatakan keberatan karena khawatir kalah bersaing.
Mereka meminta agar Pemkab Blora fokus memperkuat kampus lokal daripada membuka peluang bagi universitas luar yang dinilai tidak memiliki sejarah akar sosial di Blora.
Tuntutan dukungan pembiayaan dan perhatian terhadap PTS pun disuarakan dengan keras, jika Pemkab ingin menciptakan keadilan pendidikan.
Beri Ruang yang Sama
Rapat dengar pendapat ini menjadi titik awal dari tarik-menarik kepentingan antara ekspansi pendidikan tinggi nasional dan keberlangsungan institusi lokal.
Di tengah gelombang perubahan, Blora dihadapkan pada pilihan krusial: menjadikan pendidikan sebagai ladang kolaborasi, atau medan kompetisi yang berisiko meminggirkan pemain lokal.
“Kami tidak anti-kampus negeri. Tapi beri kami ruang yang sama untuk berkembang,” pungkas Sukisno menutup pendapatnya.
Polemik ini membuka diskusi lebih luas tentang arah pendidikan tinggi di daerah. Apakah akan menjadi alat pemberdayaan lokal, atau justru mengukuhkan ketimpangan institusional antar perguruan tinggi?
Waktu akan menjawab, tetapi hari ini suara-suara lokal jelas menginginkan keadilan dan keberpihakan.(01)
.gif)
Redaksi Opinipublik