Liputan :Redaksi OP
BLORA, OPINI PUBLIK. CO – Rencana pendirian Kampus Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) di Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, memicu kejadian tajam.
Di balik narasi “kolaborasi” dan “pembangunan,” terselip kekhawatiran serius dari kampus-kampus swasta lokal yang merasa diabaikan.
Mereka menilai langkah ini bukan sekadar ekspansi pendidikan, tetapi sinyal bahaya bagi kedaulatan akademik daerah yang selama ini bertahan tanpa sokongan negara.
Pemerintah Kabupaten Blora kini diuji: membangun masa depan pendidikan berbasis sinergi, atau justru menyingkirkan potensi lokal demi proyek prestisius yang belum tentu menjawab kebutuhan riil masyarakat.
Ruang Rapat Setda Kabupaten Blora pada Kamis siang (15 Mei 2025) menjadi saksi pertemuan penting yang membahas rencana strategis: pendirian Kampus UNY di wilayah Kabupaten Blora.
Pihak yang Menolak
Namun, bukannya sambutan antusias, forum yang dihadiri sekitar 30 tokoh pendidikan dan pejabat daerah itu justru berkembang menjadi ajang kritik terhadap rencana pendirian kampus negeri di kawasan Cepu.
Wakil Bupati Blora, Hj. Sri Setyorini, membuka rapat dengan menyampaikan bahwa pembangunan PSDKU UNY merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah meningkatkan akses pendidikan tinggi, dengan semangat kolaborasi, bukan kompetisi.
“Kami ingin membangun bersama, bukan bersaing. Dan keputusan ini sangat strategis, terlebih lokasinya dekat dengan stasiun, berada di pusat kawasan Cepu Raya,” tegasnya.
Namun, pernyataan itu justru memantik reaksi keras dari berbagai pimpinan perguruan tinggi swasta.
“Kenapa harus UNY? Tidak ada akar sejarahnya di Blora. Sementara STTR itu lahir dari masyarakat Blora. Harusnya kebijakan pendidikan memihak dulu pada institusi lokal. Jangan justru meminggirkan,” tegas Dr. RM. Yudhi Sancoyo, Pembina STTronggolawe Blora.
Ia mengkritisi keputusan hibah lahan di Kecamatan Cepu untuk UNY tanpa memperhitungkan dampaknya terhadap kelangsungan hidup kampus swasta di Blora.
Yudhi menambahkan bahwa Pemkab seharusnya fokus membenahi mutu kampus lokal demi meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ketimbang “mengimpor” universitas dari luar.
Nada persetujuan senada juga dilontarkan oleh perwakilan STAIM Blora, Sukisno. Ia menilai, pemerintah daerah perlu meninjau ulang arah kebijakan pendidikan tinggi agar tidak mematikan semangat kemandirian lembaga lokal.
.gif)
Redaksi Opinipublik