“Negara tidak boleh menutup mata terhadap kerja luar biasa mereka. Mereka bukan cadangan, mereka adalah pilar sistem kesehatan kita,” tegas Edy.
Lebih jauh, Edy juga mengangkat urgensi pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Grobogan.
Menurutnya, Grobogan dan tiga kabupaten lain—Blora, Pati, dan Rembang—membutuhkan infrastruktur pengawasan pangan dan obat secara langsung untuk menunjang perlindungan kesehatan masyarakat dan mendukung pelaku UMKM lokal.
Akses Lebih Merata
“Kalau selama ini masyarakat dan UMKM harus ke Semarang untuk urus perizinan dan uji produk, nanti bisa langsung dilayani di Grobogan,” jelas Edy.
Ia memastikan bahwa inisiasi pendirian UPT BPOM ini telah mendapat sinyal positif dari pihak pusat.
Langkah ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas pengawasan obat dan makanan di daerah, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang lebih sehat dan kompetitif.
Mendengar dan Bertindak
Apa yang dilakukan Edy Wuryanto dalam reses ini tidak berhenti pada mendengar. Ia menutup pertemuan dengan janji konkret untuk menyampaikan aspirasi ini ke Senayan dan memperkuat sinergi dengan kementerian terkait.
“Percayalah, suara dari daerah akan saya bawa ke pusat. Kita tidak boleh menyerah karena keadilan untuk tenaga kesehatan harus diperjuangkan dari akar rumput,” pungkasnya.
Di antara dinding sederhana Gedung PPNI itu, harapan kembali tumbuh—bahwa suara kecil dari desa dan kecamatan bisa sampai ke gedung parlemen. Bahwa perjuangan, kalau sungguh-sungguh, akan selalu menemukan jalannya. (01)
.gif)
Redaksi Opinipublik