Pengalihan anggaran sekolah baru menjadi beasiswa menimbulkan berbagai tantangan, terutama dalam pemerataan fasilitas pendidikan. Beberapa akademisi menyoroti bahwa sekolah-sekolah negeri yang ada saat ini masih menghadapi keterbatasan dalam infrastruktur dan tenaga pengajar.
Dr. Surya Wahyudi, seorang pakar kebijakan pendidikan dari Universitas Diponegoro, mengungkapkan bahwa program beasiswa ini harus diimbangi dengan peningkatan kualitas sekolah swasta yang menerima siswa kurang mampu.
“Banyak sekolah swasta yang belum memiliki standar pendidikan setara dengan sekolah negeri. Jika beasiswa diberikan tanpa pendampingan peningkatan mutu, maka hasilnya bisa kurang optimal,” jelasnya.
Selain itu, pengalihan anggaran ini juga menimbulkan pertanyaan mengenai keberlanjutan sekolah negeri yang saat ini sudah mengalami kelebihan kapasitas. Tanpa pembangunan sekolah baru, beberapa wilayah dengan populasi pelajar tinggi mungkin mengalami kesulitan dalam menampung siswa baru di masa depan.
Tidak Hanya Soal Pendidikan
Selain pendidikan, Wali Kota Agustina juga menegaskan bahwa pemerataan pembangunan infrastruktur tetap menjadi prioritas utama. Pemerintah akan fokus pada pembangunan jalan, drainase, dan selokan di berbagai wilayah, termasuk Ngaliyan, Rowosari, Genuk, dan Tugu.
“Kami paham bahwa setiap daerah memiliki kebutuhan berbeda. Maka dari itu, pembangunan akan dilakukan secara merata agar seluruh masyarakat mendapat manfaat yang sama,” kata Agustina.
Dia juga menekankan bahwa kebersihan kota adalah faktor kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Konsep “Semarang Bersih” yang dicanangkan pemerintah bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan kota demi mendukung sektor pariwisata, perdagangan, dan jasa.
“Pariwisata berkembang jika kota ini nyaman dan tertata. Oleh karena itu, budaya resik-resik harus menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat,” ujarnya.
Masa Depan RPJMD
Sebagai langkah awal, Pemkot Semarang membuka ruang diskusi bagi masyarakat untuk memberikan masukan terkait kebijakan ini. Agustina menegaskan bahwa RPJMD 2025-2029 bukanlah dokumen statis, melainkan peta jalan pembangunan yang dapat berkembang berdasarkan aspirasi warga.
“Kami ingin memastikan RPJMD ini menjadi karya yang dipahami dan diamini oleh seluruh masyarakat. Jika ada masukan, silakan sampaikan langsung kepada saya, Wakil Wali Kota, atau tim Bappeda. Ini harus menjadi rancangan yang hidup,” ungkapnya.
Kegiatan ini diakhiri dengan seremoni Kick-Off pembangunan Kota Semarang 2025-2030, diskusi panel, serta penandatanganan berita acara sebagai bentuk komitmen bersama. Acara ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Kepala Bappeda Provinsi Jawa Tengah, Ketua DPRD Kota Semarang, akademisi, serta tokoh masyarakat, baik secara langsung maupun daring (01)
.gif)
Redaksi Opinipublik