“Kalau semua diatur Permendagri, bisa kaku dan menyulitkan. Saya lebih memilih pendekatan diskresi yang diawasi, agar tetap adaptif dan tidak birokratis,” ungkapnya.
Arahan ini, lanjut Tito, juga merupakan tindak lanjut dari instruksi Presiden Prabowo Subianto yang meminta agar sektor hospitality, termasuk perhotelan dan restoran, diberi ruang untuk bangkit dan berkembang melalui peran aktif pemerintah, baik pusat maupun daerah.
Antisipasi PHK dan Rantai Pasok
Tito secara gamblang menyampaikan kekhawatirannya terhadap potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) massal jika Pemda terlalu menahan kegiatan luar kantor. Ia mencontohkan bagaimana hotel-hotel kecil di daerah sering kali menggantungkan pendapatannya dari kegiatan Pemda.
“Kalau tidak dibantu, PHK bisa terjadi. Kalau kegiatan Pemda hanya difokuskan di kantor, maka dampaknya menyebar — dari supplier bahan makanan, petani, hingga petugas kebersihan pun ikut terdampak,” ujarnya.
ADKASI Diminta Berperan Aktif
Dalam kesempatan yang sama, Tito juga meminta ADKASI sebagai representasi DPRD kabupaten se-Indonesia untuk berperan aktif mendampingi dan mengawasi kebijakan ini agar tidak melenceng menjadi ajang foya-foya. Ia menegaskan bahwa pengawasan politik harus hadir, bukan untuk menghambat, tetapi memastikan program tepat sasaran.
“Saya terbuka pada masukan. Tapi mari kita lihat ini sebagai kebijakan strategis, bukan seremonial belaka. Kita jaga agar program ini produktif dan pro-rakyat,” tutup Tito. (@bangsar25)
.gif)