Oleh : Redaksi OpiniPublik.Co
Ketika RUPS Luar Biasa Bank Jateng menetapkan Sumarno sebagai Komisaris Utama dan Irianto Harko Saputro sebagai Direktur Utama, publik tidak sedang menyaksikan sekadar pengisian kursi kosong.
Ini adalah pernyataan: bahwa keuangan daerah bukan hanya soal neraca laba rugi, tetapi tentang keberpihakan pada denyut ekonomi rakyat.
Bank Jateng selama ini dikenal sebagai bank pembangunan daerah yang kuat dalam angka, namun masih tertinggal dalam keberanian menjawab tantangan sosial-ekonomi riil: UMKM yang minim akses modal, pemerintah kabupaten yang kesulitan digitalisasi keuangan, dan masyarakat desa yang belum tersentuh layanan keuangan yang setara.
Aksi Nyata
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, berbicara lugas. Dalam sambutannya di RUPS LB, ia menegaskan bahwa Bank Jateng harus mempermudah akses kredit UMKM.
“Jangan ada pembatasan kredit UMKM yang menyulitkan,” katanya. Ini bukan sekadar arahan seremonial, tapi refleksi dari realitas lapangan: rakyat butuh akses, bukan slogan.
Laporan keuangan memang mengesankan. Laba triwulan I 2025 mencapai Rp450 miliar. Kredit tersalur Rp63,58 triliun. Kredit UMKM bahkan mencapai Rp17,5 triliun.
Tapi angka tidak selalu jujur jika tidak menyentuh wilayah yang membutuhkan.
Apakah petani bawang di Brebes, pengrajin bambu di Rembang, dan penjahit konveksi di Sragen merasakan dampaknya?
.gif)
Redaksi Opinipublik