Rosikin juga menambahkan bahwa Pupuk Indonesia mendukung kebijakan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) agar petani hutan sosial bisa masuk daftar penerima pupuk bersubsidi.
“Pesan Wakil Menteri Pertanian jelas: pupuk harus sampai ke petani hutan sosial. Kita bantu agar mereka bisa masuk sistem RDKK dan memperoleh subsidi resmi,” tegasnya.
Apresiasi Pemerintah Daerah
Wakil Bupati Blora Sri Setyoroni yang hadir dalam kegiatan tersebut menyampaikan apresiasi atas dukungan Kementan, Pupuk Indonesia, dan Duta Petani Milenial Unggulan Kementan. Ia menilai program ini sejalan dengan strategi ketahanan pangan dan konservasi air daerah.
“Blora punya lahan luas dan semangat petani yang kuat. Dengan kolaborasi ini, target 1.000 hektare agroforestry bisa dicapai 2026. Ini langkah menuju Blora sebagai lumbung pangan nasional,” ujar Wabup.
Wabub Blora itu sempat menyoroti beberapa kendala teknis di lapangan, terutama terkait distribusi pupuk yang masih bergantung pada modal distributor dan sistem niaga lama.
“Masih ada selisih harga antara modal distributor dan ketersediaan pupuk di petani. Kami berharap ke depan sistemnya lebih transparan dan berpihak pada petani,” ungkapnya.
Bu Rini juga mengatakan, semangat petani di Kedungrejo diharapkan tetap tinggi,kerja keras di bawah terik matahari adalah bagian dari ibadah. “Meraka tidak apa-apa panas-panasan, yang penting lahan hidup dan hasilnya untuk anak cucu,” papar Bu Wabub.
Sandra dari perwakilan Duta Petani Milenial menegaskan tiga sasaran utama dari program ini antara lain : Pemberdayaan petani hutan sosial agar mandiri dan inovatif. Penciptaan wirausahawan agribisnis muda di desa. Kolaborasi jangka panjang antara pemerintah, Pupuk Indonesia, dan komunitas lokal untuk pengelolaan tanaman keras.
“Dengan kombinasi dukungan teknis, bibit unggul, pupuk, dan akses pasar melalui Bulog sebagai off taker, diharapkan hasil panen buah, beras, dan jagung dari kawasan hutan sosial bisa terserap optimal., ‘’ Jelas Sandra dari Pupuk Indonesia.(@maston/01)
.gif)