Tantangan Ketua PWI Blora Baru : Antara Legitimasi Organisasi dan Krisis Profesionalitas Media Lokal

Ketua PWI Jateng Amir Machmud NS saat melantik Heri Purnomo sebagai ketua PWI Blora untuk kali kedua di Gedung Pertemuan Setda Blora.

Dalam beberapa kasus, media hanya menjadi kedok untuk mengakses narasumber dengan tujuan pragmatis.

Di sinilah letak tantangan terbesar Heri Purnomo dan jajaran pengurus PWI baru. Jika PWI hanya menjadi tempat “ngumpul” wartawan tanpa fungsi kontrol etik dan verifikasi keanggotaan, maka organisasi ini hanya akan menjadi stempel pembenar atas kebebasan yang liar.

Kebebasan pers bukan tanpa batas, dan tanggung jawab moral itu semestinya dijaga oleh PWI sebagai rumah besar para jurnalis profesional.

Di Mana PWI Berdiri?

Ketua PWI Jateng Amir Machmud NS dalam pelantikannya menegaskan bahwa “tidak ada kompas moral selain kode etik jurnalistik.” Pesan ini penting, namun akan kehilangan makna jika tidak diikuti langkah konkret untuk melakukan audit integritas ke dalam tubuh organisasi itu sendiri.

PWI Blora perlu mulai tegas: siapa yang layak menjadi anggota dan siapa yang hanya mencatut nama wartawan. Tanpa seleksi berbasis kompetensi dan legalitas, sulit bagi PWI untuk tampil sebagai institusi penjaga marwah jurnalisme di tengah maraknya pseudo-journalism di daerah.

Pelantikan Heri Purnomo bukan sekadar seremoni kelanjutan kekuasaan. Ia seharusnya menjadi titik tolak koreksi menyeluruh terhadap arah jurnalisme lokal.

Jika hanya melanjutkan rutinitas struktural tanpa keberanian membersihkan organisasi dan mendisiplinkan anggota, maka PWI Blora hanya akan menjadi institusi yang sibuk berfoto, bukan berfungsi.

Di tengah era digital yang mempercepat disinformasi dan hoaks, daerah seperti Blora membutuhkan pers yang tidak hanya aktif, tetapi juga akurat, adil, dan bertanggung jawab.

Kepemimpinan PWI Blora yang baru dituntut untuk keluar dari zona nyaman dan membuktikan bahwa organisasi ini bukan sekadar tempat berlindung dari kritik, melainkan benteng terakhir integritas jurnalisme di daerah.

Karena tanpa keberanian menegakkan disiplin, maka kebebasan pers hanya akan menjadi kemewahan yang dipakai untuk memanipulasi narasi—bukan untuk mengabdi kepada kebenaran (*)

Penulis :Anggota PWI Jawa Tengah, Pengelola Media Ciber di Blora


 

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *