Baginya, pemetaan saja tidak cukup. DP4 perlu memanggil seluruh calon pemasok lokal—peternak ayam petelur, petani sayur, pemasok bahan baku lain—untuk duduk bersama menghitung kemampuan pasokan mereka secara realistis.
“Jangan hanya dilihat sanggup pasok dua minggu. Harus dihitung kesanggupan mereka untuk jangka panjang. Kuncinya adalah sustain, bukan asal bisa suplai sebentar lalu macet,” tegas Lanova.
Data kapasitas dan kesanggupan suplai itulah yang, menurutnya, harus kemudian disampaikan ke Bupati sebagai bahan menetapkan kebijakan resmi. Tanpa data konkret dari OPD teknis, intervensi hanya akan berhenti di level wacana.
Lanova juga mengingatkan bahwa program MBG tidak boleh dilihat semata-mata sebagai kewajiban penyediaan makanan bergizi bagi pelajar, tetapi sekaligus peluang untuk memperkuat ekonomi lokal. Jika rantai pasok diambil dari luar daerah atau dari pemasok besar tanpa melibatkan produsen lokal, maka multiplier effect bagi Blora akan hilang.
Wakil Ketua DPRD Blora dari Gerindra itu menyebut, perdebatan soal pemotongan TKD akan menjadi paradoks jika daerah justru pasif di depan peluang nyata. Menurutnya, ada potensi sekitar Rp 11 miliar per hari dari belanja bahan baku dapur MBG di Blora yang dapat digerakkan melalui rantai pasok pangan lokal.
Tetapi tanpa intervensi tegas kepala daerah dan pembentukan ekosistem yang menyerap produk petani serta peternak Blora, seluruh peluang itu hanya akan lewat dan ekonomi daerah pulang dalam keadaan kosong. “Kalau kita tidak bangun ekosistem dari sekarang, kita hanya jadi pasar konsumsi. Uangnya keluar, sementara petani dan peternak lokal hanya jadi penonton,” ujarnya.
Ia mendorong agar kebijakan MBG di Blora dirancang dengan dua tujuan sekaligus untuk : Menjamin keberlanjutan pasokan bahan baku yang aman dan berkualitas. Menghidupkan ekonomi lokal melalui skema penyerapan produk dari petani dan peternak Blora sendiri.
Libur Panjang dan Idulfitri
Lanova juga mengingatkan adanya faktor musiman yang bisa memperparah rapuhnya rantai pasok jika tidak diantisipasi. Menjelang akhir tahun, libur panjang, dan Idulfitri, konsumsi masyarakat biasanya naik signifikan. Tanpa ekosistem pasok yang terbangun rapi, pemerintah daerah berpotensi kesulitan menjaga stabilitas pasokan MBG.
“Nanti begitu masuk libur panjang, Idulfitri, konsumsi masyarakat naik. Kalau saat itu kita belum punya ekosistem pasok yang jelas, siapa yang menjamin kebutuhan dapur MBG tetap aman?” tanyanya retoris.
Karena itu, ia mendesak agar diskusi lintas OPD dan pemangku kepentingan—mulai DP4, dinas pendidikan, pelaksana program MBG, hingga asosiasi petani dan peternak—digelar serius, bukan sekadar formalitas rapat koordinasi.
Ujian Serius
Pernyataan Lanova Chandra Tirtaka pada dasarnya menjadi peringatan dini. Ia melihat ruang untuk membangun ekosistem rantai pasok MBG di Blora masih terbuka lebar, tetapi waktu tidak banyak. Pertanyaannya kini bergeser dari “apakah dapur MBG siap” menjadi “apakah pemerintah daerah berani membangun ekosistem yang melibatkan produsen lokal secara berkelanjutan”.
Jika intervensi kebijakan melalui pemetaan potensi, konsolidasi dengan petani-peternak, dan penerbitan SE Bupati benar-benar dilakukan, MBG bisa menjadi pengungkit ganda: menjaga gizi generasi muda sekaligus menguatkan ekonomi lokal.
Namun jika peringatan ini hanya berhenti sebagai kutipan di media, Blora berisiko menghadapi krisis pasokan di saat tekanan konsumsi meningkat—dan kembali menyalahkan “rantai pasok nasional” tanpa pernah membangun ekosistemnya sendiri. (Giwang/bangsar/01)
.gif)