Selain itu, anggaran yang tersedia untuk pengembangan dan pemeliharaan situs web OPD juga dinilai masih minim. DPRD menilai bahwa tanpa peningkatan alokasi dana, upaya untuk memperkuat keamanan digital akan sulit direalisasikan.
“Jika tidak ada peningkatan anggaran, bagaimana kita bisa memperbaiki dan meningkatkan sistem keamanan? Ini harus menjadi perhatian serius bagi Pemkab Blora,” tambah Supardi.
Langkah Pencegahan
Untuk mengatasi permasalahan ini, DPRD Blora merekomendasikan beberapa langkah konkret, antara lain : Pertama : Meningkatkan anggaran keamanan digital, termasuk untuk pengadaan perangkat lunak dan perangkat keras yang lebih canggih.
Kedua : Melakukan pelatihan dan sertifikasi SDM IT, agar tenaga teknis di Pemkab Blora memiliki keahlian yang lebih baik dalam menangani ancaman siber.
Ketiga : Meningkatkan koordinasi dengan lembaga terkait, seperti Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) atau instansi lain yang berkompeten dalam keamanan digital.
Keempat : Mengembangkan sistem keamanan terintegrasi untuk memastikan seluruh situs web OPD dan layanan digital memiliki perlindungan yang lebih kuat.
Masyarakat juga diimbau untuk lebih waspada terhadap keamanan data pribadi dalam penggunaan layanan digital yang disediakan pemerintah daerah. Dengan langkah-langkah yang lebih serius dalam keamanan siber, Pemkab Blora diharapkan mampu mengatasi ancaman digital yang semakin kompleks.
Sementara itu, DPRD Blora berjanji akan terus mengawal kebijakan keamanan digital agar kejadian peretasan seperti yang terjadi selama ini tidak terulang kembali. (FER, 01], editor :bangsar25
.gif)
Redaksi Opinipublik