Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD Blora, Subroto, secara khusus menyoroti sektor pendidikan dan kesehatan yang menurutnya tidak boleh terkena dampak efisiensi secara negatif. “Pendidikan dan kesehatan harus tetap menjadi prioritas. Jangan sampai efisiensi malah membuat pelayanan di dua sektor ini menurun,” ujarnya.
Menanti Implementasi Nyata
Di tengah perdebatan di kalangan legislatif, warga Blora pun memberikan tanggapan beragam terkait kebijakan efisiensi anggaran ini.
Santi (42), warga Kecamatan Cepu, menyatakan kekhawatirannya jika pemangkasan anggaran sampai berdampak pada sektor kesehatan. “Jangan sampai kita butuh layanan kesehatan, malah jadi lebih susah gara-gara efisiensi,” ungkapnya.
Di sisi lain, Darto (50), pedagang di Pasar Blora, justru menyambut baik kebijakan tersebut, selama efisiensi dilakukan dengan benar. “Selama anggarannya nggak bocor ke mana-mana, ya nggak masalah. Yang penting tetap ada pembangunan dan pelayanan,” katanya.
Kebijakan efisiensi ini masih menjadi perdebatan di tingkat daerah. Sementara Pemkab Blora memastikan program tetap berjalan, DPRD terus mengingatkan agar efisiensi tidak merugikan masyarakat. Akankah kebijakan ini benar-benar membawa manfaat, atau justru menurunkan kualitas layanan publik? Masyarakat masih menanti realisasinya. (Red, O1)
.gif)
Redaksi Opinipublik