BLORA, OPINI PUBLIK.CO:Keamanan digital di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora kembali menjadi sorotan setelah terungkapnya berbagai insiden peretasan yang menimpa situs web resmi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan desa-desa di wilayah tersebut.
Komisi A DPRD Blora menilai kondisi ini sebagai ancaman serius dan mendesak peningkatan anggaran serta penguatan sumber daya manusia (SDM) dalam bidang teknologi informasi.
Kasus peretasan yang terjadi di Blora bukan hal baru. Salah satu insiden terbaru menimpa situs Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) yang sejak akhir Desember 2024 hingga kini masih belum bisa diakses.
Selain itu, hampir seratus situs web desa di Blora pernah diretas dan menampilkan konten judi online, menandakan lemahnya sistem keamanan siber di tingkat pemerintahan daerah.
Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan DPRD Blora, terutama Komisi A yang membidangi pemerintahan. Ketua Komisi A DPRD Blora, Supardi, menegaskan bahwa keamanan digital harus menjadi prioritas dalam pengelolaan layanan publik berbasis teknologi.
“Kita tidak bisa membiarkan sistem keamanan digital kita rentan. Peretasan terhadap situs web pemerintahan menunjukkan bahwa kita belum siap menghadapi ancaman siber yang semakin canggih,” ujarnya.
Kekurangan SDM dan Minimnya Anggaran
Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Blora mengakui bahwa salah satu penyebab utama lemahnya pertahanan digital adalah keterbatasan SDM yang ahli di bidang keamanan siber.
Kepala Dinkominfo Blora, Pratikto Nugroho, menyebutkan bahwa pihaknya masih menghadapi kendala dalam merekrut dan melatih tenaga IT yang kompeten.
“Kami kekurangan tenaga ahli dalam bidang keamanan siber. Ini menjadi tantangan besar, terutama dengan semakin meningkatnya ancaman digital terhadap layanan pemerintahan,” ungkapnya.
.gif)
Redaksi Opinipublik