BLORA,OPINI PUBLIK.CO– Di tengah dinamika pembangunan yang kian kompleks, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blora kembali menggelar rapat paripurna dengan agenda utama penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Blora Tahun Anggaran 2024. Acara yang digelar pada Kamis (27/3/2025) ini bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan refleksi mendalam atas pencapaian, tantangan, dan arah kebijakan daerah ke depan.
Bertempat di ruang sidang utama DPRD, suasana rapat berlangsung tertib namun penuh makna. Ketua DPRD Blora, Mustopa, memimpin jalannya paripurna yang dihadiri seluruh anggota dewan, Forkopimda, hingga jajaran pejabat eksekutif Pemkab Blora. Di tangan Mustopa pula, secara simbolis Bupati Arief Rohman menyerahkan langsung buku LKPJ yang memuat kilas balik satu tahun roda pemerintahan.
Masih Ada Pekerjaan Rumah
Dalam pemaparannya, Bupati Arief menyampaikan bahwa pendapatan daerah sepanjang 2024 berhasil melampaui target—mencapai 100,5 persen atau sekitar Rp 2,6 triliun. Capaian ini menjadi bukti kinerja optimal sektor-sektor penghasil PAD dan efektivitas dana transfer pusat. Realisasi belanja juga menunjukkan disiplin anggaran, yakni Rp 2,63 triliun dari total Rp 2,71 triliun, dengan sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) sebesar Rp 86,44 miliar.
Namun, angka-angka itu tak serta-merta menjadi dalih untuk berpuas diri. Dari total 1.693 indikator pembangunan, sebanyak 57 indikator belum tercapai secara optimal. “Kami mohon maaf sebesar-besarnya atas kekurangan ini. Komitmen kami jelas: evaluasi dan perbaikan di tahun mendatang adalah harga mati,” tegas Bupati Arief di hadapan forum.
33 Penghargaan, Tanda Blora Tampil di Panggung Nasional
Poin menarik dari LKPJ adalah keberhasilan Blora mengantongi 33 penghargaan tingkat provinsi dan nasional. Di antaranya, opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK untuk tata kelola keuangan daerah, penghargaan inovasi layanan publik, hingga pencapaian sektor pendidikan dan kesehatan.
Tak hanya menjadi penghargaan simbolik, deretan apresiasi ini menunjukkan bahwa Blora mulai mendapat tempat dalam peta inovasi dan tata kelola pemerintahan daerah yang transparan. “Penghargaan itu adalah hasil kerja kolektif seluruh elemen pemerintahan dan masyarakat,” kata Arief.
Evaluasi Bukan Kritik
Ketua DPRD Mustopa menggarisbawahi bahwa mekanisme LKPJ bukanlah ruang untuk menjatuhkan kepala daerah, melainkan bentuk kemitraan sejajar antara legislatif dan eksekutif. “Evaluasi adalah bagian penting dari demokrasi. Kita tidak boleh alergi terhadap kritik, sebab dari situlah perbaikan bisa dimulai,” ujarnya.
.gif)
Redaksi Opinipublik