JAKARTA, OPINI PUBLIK.CO : Senin sore, 8 September 2025, Istana Negara menjadi pusat perhatian ketika Presiden Prabowo Subianto resmi mengumumkan perombakan besar Kabinet Merah Putih.
Dalam Keppres Nomor 86P/2025, lima menteri diganti, termasuk dua nama besar: Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Keuangan dan Budi Gunawan sebagai Menko Polhukam. Keputusan ini bukan sekadar rotasi, tetapi langkah politik yang mengguncang dinamika pemerintahan di awal masa jabatan.
Reshuffle datang setelah dua pekan gelombang protes menolak kenaikan tunjangan perumahan anggota DPR sebesar Rp50 juta per bulan. Kebijakan ini dianggap tidak masuk akal di tengah kesenjangan ekonomi yang kian melebar.
Aksi demonstrasi meluas ke berbagai kota, menelan korban jiwa hingga delapan orang, serta meninggalkan jejak kerusakan—mulai dari fasilitas umum hingga rumah pribadi Sri Mulyani yang dirusak massa.
Dalam konteks inilah, reshuffle dipandang sebagai jawaban politik Presiden untuk meredam gejolak publik sekaligus mengirim sinyal tegas bahwa pemerintah siap mengambil alih kendali arah kebijakan.
Daftar menteri yang digeser cukup mengejutkan. Selain Sri Mulyani dan Budi Gunawan, ada Abdul Kadir Karding (Menteri Perlindungan Pekerja Migran), Budi Arie Setiadi (Menteri Koperasi dan UKM), serta Dito Ariotedjo (Menpora).
Penggantinya antara lain: Purbaya Yudhi Sadewa, ekonom sekaligus pejabat senior di Komite Stabilitas Sistem Keuangan, dipercaya menjadi Menteri Keuangan. Ferry Juliantono, politisi senior Gerindra, ditunjuk sebagai Menteri Koperasi dan UKM. Muktaruddin, anggota DPR, diangkat menjadi Menteri Perlindungan Pekerja Migran.
Irfan Yusuf memimpin Kementerian baru, yakni Haji dan Umrah, dengan Dahnil Azhar sebagai deputinya. Adapun kursi Menko Polhukam dan Menpora hingga kini masih kosong, menimbulkan spekulasi siapa figur yang akan dipilih.
Euforia atau Kekhawatiran?
.gif)