JMSI berkomitmen menjaga ruang digital dari hoaks dan ujaran kebencian.
JAKARTA, OPINI PUBLIK.CO – Pengurus Pusat Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) periode 2025–2030 resmi dikukuhkan berdasarkan Surat Keputusan Nomor 067/PP/SK/JMSI/XI/2025 di Gedung Dewan Pers, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (25/11/2025), dengan agenda besar menyiapkan regenerasi kepemimpinan, memperkuat keberlanjutan bisnis media, serta menjaga ruang digital dari hoaks dan ujaran kebencian.
Dalam struktur baru tersebut, Dahlan Iskan duduk sebagai Dewan Pembina, sementara Ketua Dewan Pers, Prof. Komaruddin Hidayat, menempatkan Hendry Ch. Bangun sebagai Dewan Pakar JMSI.
Di jajaran pengurus harian, Dr. Teguh Santosa kembali memimpin sebagai Ketua Umum. Ia didampingi Dr. Eko Pamuji sebagai Wakil Ketua Umum, Ari Rahman sebagai Ketua Harian, Dr. Rahimandani sebagai Sekretaris Jenderal, Sabri sebagai Wakil Sekretaris Jenderal, Akhiruddin Mahjuddin sebagai Bendahara Umum, dan Riza Awaludin sebagai Wakil Bendahara Umum.
Dalam sambutannya, Teguh Santosa menjelaskan bahwa penunjukan kembali dirinya sebagai ketua umum merupakan dorongan kuat dari para anggota saat Musyawarah Nasional (Munas) II JMSI yang berlangsung pada Juni lalu di Jakarta. “Dalam artian sebenarnya saya dipaksa teman-teman untuk kembali memimpin JMSI,” ujarnya disambut tawa para anggota.
Teguh mengaku semula ingin berhenti setelah lima tahun pertama memimpin organisasi tersebut. “Saya sudah minta ampun, saya bilang cukuplah 5 tahun pertama. Pondasi sudah terbentuk, pengurus dari Sabang sampai Merauke sudah tersusun. Izinkan saya istirahat. Tapi teman-teman begitu teganya,” selorohnya.
Meski demikian, ia menerima amanah periode kedua dengan satu komitmen utama: JMSI harus menyiapkan generasi kepemimpinan baru dalam lima tahun ke depan.
Ia juga melaporkan bahwa JMSI kini memiliki sekitar 900 anggota yang seluruhnya merupakan perusahaan media berbadan hukum dan siap membantu Dewan Pers dalam proses pendataan. Teguh kembali menegaskan komitmen JMSI untuk menjaga ruang digital dari hoaks dan ujaran kebencian sekaligus memperkuat kemandirian usaha anggotanya.
“Kami percaya wartawan profesional itu bekerja di media profesional. Pemilik media harus mampu mengelola usahanya dengan baik,” tegasnya.
.gif)