RUWATAN DPRD Blora tidak cukup dimaknai sebagai ritual tolak bala dan pelestarian budaya. Di balik doa, wayang, dan prosesi sakral, tersimpan pertanyaan yang jauh lebih mendasar. Sanggupkah para wakil rakyat meruwat kekuasaan dari kepentingan pribadi, kelalaian, dan krisis kepercayaan publik?
Bulan Suro selalu datang membawa ruang hening. Ia mengajak manusia berhenti sejenak dari hiruk-pikuk kehidupan, menengok ke dalam diri, lalu menghitung kembali niat, kesalahan, dan tanggung jawab yang mungkin terlupakan.
Dalam suasana itu, DPRD Kabupaten Blora menggelar ruwatan, manaqiban, khataman Al-Qur’an, dan pagelaran wayang kulit. Tradisi tersebut diposisikan sebagai wujud syukur, permohonan keselamatan, sekaligus ikhtiar menolak berbagai bala dalam menjalankan tugas kedewanan.
Namun, bagi lembaga politik, ruwatan seharusnya memiliki makna yang lebih dalam daripada seremoni kebudayaan.
Dewan tidak hanya perlu diruwat dari bala yang bersifat spiritual, tetapi juga dari berbagai sukerta kekuasaan: rapat yang kehilangan substansi, aspirasi rakyat yang berhenti di meja administrasi, pengawasan yang melemah, serta kebijakan yang semakin jauh dari kepentingan masyarakat.
Bala terbesar bagi lembaga perwakilan bukanlah sesuatu yang tidak terlihat. Bala itu justru hadir secara nyata ketika rakyat mulai tidak percaya, ketika kritik dianggap gangguan, dan ketika jabatan lebih sibuk menjaga kepentingan politik daripada memperjuangkan kebutuhan publik.
Karena itu, ruwatan DPRD Blora semestinya menjadi momentum penyucian etika politik.
Manaqiban dan khataman Al-Qur’an seharusnya mengingatkan bahwa kekuasaan bukan hak mutlak, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Jabatan memiliki masa akhir, tetapi setiap keputusan meninggalkan akibat panjang bagi kehidupan masyarakat.
Wayang kulit dengan lakon “Sesaji Raja Suya” juga tidak sepatutnya berhenti sebagai hiburan rakyat. Di balik kelir, wayang selalu menghadirkan pertarungan antara ambisi dan kebijaksanaan, antara kekuasaan dan keadilan, serta antara nafsu pribadi dan kepentingan bersama.
Sangat Relevan
Seorang wakil rakyat tidak dinilai dari seberapa sering tampil di panggung, melainkan dari seberapa kuat berdiri ketika kepentingan rakyat terancam. Kehormatan dewan bukan dibangun melalui simbol, melainkan melalui transparansi, kedisiplinan, keberanian mengawasi pemerintah, dan kesungguhan memperjuangkan anggaran yang berpihak kepada masyarakat.
.gif)