BANJARBARU. OPINI PUBLIK.CO – Pemerintah Daerah diperingatkan tidak sekadar menjadi penonton dalam pertarungan informasi di ruang digital. Kelambanan menyampaikan fakta dapat menciptakan kekosongan informasi yang kemudian direbut oleh hoaks, disinformasi, dan narasi provokatif hingga menggerus kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago meminta pemerintah daerah bersama forum koordinasi pimpinan daerah menjadi pihak terdepan dalam menyampaikan informasi yang cepat, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Penegasan itu disampaikan Djamari saat melakukan kunjungan kerja dan ramah tamah bersama jajaran pemerintah daerah di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Sabtu.
Menurut Djamari, perkembangan teknologi telah mengubah ruang digital menjadi arena strategis pembentukan opini publik. Pemerintah yang tidak mampu menguasai arus informasi berisiko kehilangan kendali atas persepsi masyarakat.
“Ruang digital saat ini menjadi medan strategis yang harus dikuasai bersama. Arus informasi yang tidak dikelola dengan baik dapat membentuk persepsi publik yang keliru terhadap kondisi bangsa,” ujar Djamari.
Ia mengingatkan pertarungan pemerintah saat ini tidak hanya berlangsung dalam pelaksanaan program dan kebijakan, tetapi juga dalam kemampuan menjelaskan kebijakan tersebut kepada masyarakat. Ketika pemerintah terlambat berbicara, informasi yang belum terverifikasi dapat lebih dahulu dianggap sebagai kebenaran.
“Pertarungan sesungguhnya kini berada di medan digital. Sekali saja ruang itu tidak dikuasai, kita akan kalah,” tegasnya.
Jadi Celah Hoaks
Djamari menilai pemerintah daerah harus hadir lebih awal ketika muncul isu yang berpotensi menimbulkan keresahan. Komunikasi publik tidak boleh baru dilakukan setelah kabar bohong meluas dan membentuk opini negatif di tengah masyarakat.
Kekosongan informasi, kata dia, merupakan celah yang mudah dimanfaatkan pihak tidak bertanggung jawab untuk menyebarkan narasi menyesatkan, memperbesar persoalan, bahkan memicu ketidakpercayaan terhadap pemerintah.
“Kekosongan informasi dapat dimanfaatkan pihak lain untuk menyebarkan narasi yang memperburuk keadaan. Pemerintah harus mampu memberikan penjelasan secara cepat, tepat, dan sesuai fakta,” katanya.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi kritik terhadap pola komunikasi sejumlah institusi pemerintah yang masih defensif, birokratis, dan cenderung menunggu isu menjadi viral sebelum memberikan klarifikasi.
Padahal, kecepatan tanpa akurasi dapat melahirkan kesalahan baru. Sebaliknya, informasi akurat yang disampaikan terlambat juga berisiko kehilangan daya pengaruh. Pemerintah daerah karena itu dituntut membangun sistem komunikasi publik yang cepat, terbuka, dan berbasis data.
Perkuat Verifikasi Informasi
.gif)