Dua Sosok dalam Ingatan
Berbicara mengenai banjir dan kekeringan, Padma selalu mengingat dua petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blora, yakni Agung dan Tulus.
Keduanya menjadi sosok yang sering dihubungi Padma ketika menerima laporan mengenai desa terdampak bencana. Melalui komunikasi tersebut, kebutuhan warga diperiksa, lokasi diverifikasi, kemudian bantuan dikoordinasikan agar dapat segera disalurkan.
Bagi Padma, Agung dan Tulus bukan sekadar nama dalam daftar kontak telepon. Keduanya mewakili para petugas lapangan yang bekerja di tengah keterbatasan, menghadapi banjir, tanah longsor, kebakaran, ataupun kekeringan.
“Setiap ada informasi bencana, saya sering berkoordinasi dengan Pak Agung dan Pak Tulus. Mereka mengetahui kondisi lapangan dan desa mana yang membutuhkan penanganan segera,” ujarnya.
Hubungan antara wakil rakyat dan petugas lapangan tersebut memperlihatkan bahwa penanganan bencana membutuhkan komunikasi cepat. Keterlambatan informasi dapat membuat warga semakin lama menunggu bantuan.
Karena itu, Padma menilai koordinasi antarlembaga harus diperkuat, bukan hanya ketika bencana telah terjadi, tetapi sejak tahap pemetaan dan pencegahan.
Kebijakan Permanen
Memasuki periode keduanya di DPRD Jawa Tengah, Padma ingin perhatian terhadap bencana tidak berhenti pada distribusi bantuan.
Sebagai anggota Komisi E, ia melihat adanya ruang untuk mendorong identifikasi sosial terhadap wilayah rawan bencana. Pemetaan tersebut diperlukan untuk mengetahui jumlah penduduk terdampak, kondisi ekonomi masyarakat, akses terhadap sumber air, hingga hambatan status lahan.
“Penanganan bencana tidak cukup menunggu laporan. Daerah rawan harus dipetakan, persoalan sosialnya diidentifikasi, kemudian intervensi anggaran diarahkan secara tepat,” katanya.
Menurut Padma, persoalan kekeringan di Blora tidak dapat diselesaikan melalui pendekatan tunggal. Pemerintah harus memeriksa kondisi sumber air, jaringan distribusi, daya tampung embung, sumur dalam, konservasi lingkungan, dan kemampuan desa mengelola infrastruktur air.
Status lahan juga kerap menjadi persoalan. Sebagian permukiman berada di sekitar kawasan milik negara, pemerintah provinsi, atau kawasan hutan. Kondisi tersebut dapat memengaruhi proses pembangunan sarana permanen.
Karena itu, penyelesaian kekeringan membutuhkan koordinasi antara pemerintah desa, Pemerintah Kabupaten Blora, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, BPBD, instansi teknis, dan pengelola kawasan.
“Bantuan tangki harus tetap disiapkan untuk keadaan darurat. Namun, tujuan akhirnya adalah membuat desa tidak terus-menerus bergantung pada dropping air setiap kemarau,” tegasnya.
Kabar Baik
Padma mengungkapkan, kebutuhan dropping air dalam beberapa waktu terakhir mulai berkurang. Setelah melakukan pengecekan, hingga saat ini ia belum menerima permintaan bantuan air seperti pada tahun-tahun sebelumnya.
Ia memandang kondisi tersebut sebagai kabar baik. Meskipun demikian, belum adanya permintaan tidak otomatis berarti persoalan kekeringan telah selesai.
“Setiap tahun saya selalu mengecek. Sampai sekarang belum ada desa yang meminta bantuan air. Ini kabar baik, tetapi kewaspadaan tidak boleh turun,” ujarnya.
Bantuan dari perusahaan, kelompok masyarakat, dan pihak swasta kemungkinan turut mengurangi beban pemerintah. Akan tetapi, seluruh bantuan tetap perlu didata agar distribusinya merata dan tidak hanya terkonsentrasi pada desa tertentu.
Ia menegaskan bahwa ia tetap membuka komunikasi dengan masyarakat dan petugas lapangan. Apabila terdapat desa yang mengalami kesulitan air minum, penanganan harus segera dilakukan.
“Insyaallah, kalau ada desa yang benar-benar kesulitan air minum, saya ingin menjadi salah satu yang pertama datang. Tetapi perjuangan politik saya bukan hanya menghadirkan tangki. Kita harus mengupayakan agar suatu hari tangki itu tidak lagi diperlukan,” katanya.
Bagi Padma, keberhasilan politik bukan sekadar kembali terpilih atau bertahan selama dua periode. Ukurannya terletak pada berkurangnya desa rawan kekeringan, membaiknya sistem penanganan bencana, serta semakin cepatnya negara hadir ketika warga menghadapi kesulitan.
Blora telah memberinya ruang untuk memulai karier politik. Dari wilayah yang disebutnya sebagai dapil keramat itu pula, Padma ingin meninggalkan jejak yang lebih permanen: bukan hanya kenangan tentang mobil tangki dan julukan ‘Peri Air’, melainkan perubahan yang membuat masyarakat Blora lebih tangguh menghadapi banjir dan kemarau. (@bangsar/01)
.gif)