BLORA,OPINI PUBLIK.CO : AKBP Inggal Widya Perdana, S.H., S.I.K., M.Si., datang ke Blora bukan hanya membawa pangkat dan rekam jabatan. Pengalamannya di bidang lalu lintas, kepemimpinan wilayah, hingga pengawasan etik di Divisi Profesi dan Pengamanan Polri menempatkannya pada satu ujian besar.
Yaitu menghadirkan kepolisian yang tegas terhadap pelanggaran, tetapi tetap dekat dengan masyarakat yang membutuhkan perlindungan.
Penunjukan AKBP Inggal Widya Perdana sebagai Kapolres Blora yang baru menggantikan AKBP Wawan Andi Susanto SH, SIK, MH menjadi babak baru dalam perjalanan kariernya. Sebelum dipercaya memimpin Polres Blora, ia bertugas sebagai Akreditor Propam Kepolisian Muda Tingkat I Divpropam Polri, jabatan yang berkaitan dengan pengawasan internal, disiplin personel, kode etik, dan profesionalitas anggota kepolisian.
Jejak pengabdian Inggal pernah teruji ketika menjabat Kasat Lantas Polres Jombang. Di tengah tingginya mobilitas kendaraan, ia tidak hanya menghadapi angka pelanggaran dan kecelakaan, tetapi juga tuntutan menghadirkan pelayanan publik yang cepat dan manusiawi.
Ia aktif dalam pengamanan arus mudik, edukasi keselamatan kepada pelajar, penertiban kendaraan yang tidak memenuhi spesifikasi teknis, serta penguatan pelayanan administrasi lalu lintas. Pada masa pengamanan Lebaran 2019, angka kecelakaan di wilayah Jombang dilaporkan menurun dari 18 menjadi 13 kejadian, sedangkan korban meninggal turun dari sembilan menjadi tiga orang.
Pengalaman tersebut memperlihatkan bahwa lalu lintas bukan semata urusan tilang dan pengaturan kendaraan. Di balik setiap keputusan petugas terdapat keselamatan manusia yang harus dijaga.
Komando Wilayah
Perjalanan Inggal kemudian berlanjut sebagai Kapolsek Sedati, Polresta Sidoarjo. Sedati bukan wilayah sederhana. Kawasan tersebut menjadi penyangga Surabaya, memiliki permukiman padat, aktivitas ekonomi tinggi, serta berdekatan dengan Bandara Internasional Juanda.
Di wilayah seperti itu, keamanan tidak dapat dibangun hanya melalui patroli dan penegakan hukum. Seorang Kapolsek dituntut mampu berkomunikasi dengan pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, pelaku usaha, dan warga dengan latar belakang yang beragam. Pengalaman tersebut menjadi modal kepemimpinan kewilayahan bagi Inggal sebelum memasuki struktur pengawasan di Mabes Polri.
.gif)