Terkait sumur rakyat yang sempat menjadi atensi besar berbagai pihak, Wawan mengatakan Blora memiliki warisan sumur rakyat yang beririsan dengan keselamatan kerja, lingkungan, dan potensi kriminalitas turunan (pencurian minyak, kebakaran, konflik akses).
Pendekatan yang dilakukan keamanan dan keselamatan warga masyaraat menjadi prioritas.
Penertiban praktik berbahaya berkoordinasi teknis dengan OPD terkait dan pemangku industri energi. Melakukan penegakan selektif-proporsional seperti menutup ruang kejahatan (pencurian/penadahan hasil), tanpa merusak mata pencaharian yang legal.
Melakukan komunikasi publik, memperjelas apa yang boleh dan tidak, agar warga tidak jadi korban informasi simpang siur.
“Intinya, penegakan hukum menjaga nyawa dan lingkungan, bukan semata menghentikan aktivitas ekonomis warga,’’ tandasnya.
Mendukung Ketahanan Pangan
Dalam hal tugas mendukung progran Ketahanan Pangan Nasional dan khususnya di Blora, Wawan mengatakan Blora adalah lumbung harapan pangan.
Polres tidak menanam regulasi, tetapi menanam kepastian dengan melakukan pengawalan distribusi sarana produksi, pencegahan pemerasan di lapangan, dan pendampingan budidaya di sela musim.
Ia mencotohkan dalam program jagung ia mendorong pemanfaatan jeda tanam, lahan yang kurang produktif diarahkan ke komoditas dengan cycle lebih singkat.
Melakukan pengawalan hulu–hilirm dari pupuk legal hingga penyerapan hasil panen oleh offtaker (termasuk Bulog bila skema tersedia). Blora butuh pabrik pakan ternak atau mitra processing agar harga di tingkat petani tidak anjlok. Wawan mendorong lintas sektor menutup celah hilir ini supaya kerja keras petani berbanding lurus dengan pendapatan.
Keamanan Tugas Bersama
Wawan menolak klaim tunggal institusional. Ia menyebut capaian kondusif mustahil tanpa Bupati dan jajaran, DPRD, kejaksaan, TNI, OPD teknis, tokoh agama–adat, kampus, media, dan komunitas.
“Ketika persepsi disatukan, kepentingan keamanan menjadi milik semua. Dari situ, target pembangunan lebih mudah dicapai,” tandasnya. Ini terlihat pada penanganan kerawanan lokal: forum cepat dengan para pemangku kepentingan menggantikan saling tuding yang tak produktif.
Kecepatan respons bukan hanya soal patroli. Service level pengaduan, berapa lama laporan diterima, diverifikasi, dan ditindaklanjuti, menjadi indikator internal. Informasi publik juga dibersihkan dari hiperbola: kronologi singkat, status penanganan, imbauan yang bisa dieksekusi warga.
Mengakhiri wawancaranya Kapolres Blora menegaskan, capaian kondusif sembilan bulan 2025 adalah awal, bukan garis akhir. Polres Blora menempatkan keamanan sebagai prasyarat pembangunan: warga aman, ekonomi bergerak, pelayanan publik efektif.
Strateginya jelas: disiplin operasi, etos ibadah, kolaborasi luas, dan swakarsa yang bertumbuh. Dengan itu, Bumi Samin tidak sekadar aman tapi juga tangguh. Dan ketangguhan, pada akhirnya, adalah janji paling jujur dari sebuah kepolisian yang hadir melayani. (@bangsar25)
.gif)