“Bumdes di satu sisi harus mencari keuntungan, sedangkan program ketahanan pangan lebih ke pemberdayaan masyarakat. Ini dua konsep berbeda yang perlu diperjelas agar tidak menjadi hambatan,” ungkap Heri Agung.
Menurutnya, jika dana ketahanan pangan masuk ke Bumdes, harus ada format yang tepat agar tidak bertabrakan dengan prinsip bisnis Bumdes yang menuntut keuntungan.
Optimisme di Periode Kedua
Heri Agung optimis bahwa kepemimpinan Bupati Blora, Arief Rohman, di periode kedua akan semakin solid dalam membangun infrastruktur dan ekonomi desa.
“Pada periode pertama saja, infrastruktur di Blora sudah berkembang pesat. Dengan tambahan lima tahun ke depan, saya yakin pembangunan jalan dan jembatan akan selesai, sehingga kita bisa fokus mengembangkan ekonomi desa,” katanya.
Salah satu langkah yang bisa dilakukan adalah mengisi ruang-ruang kosong dalam ekonomi desa, seperti: Membangun industri kecil dan menengah di desa, Meningkatkan peran Bumdes dalam ekonomi produktif dan Membantu desa dalam penguatan sektor pertanian dan UMKM.
Ia juga mengusulkan agar pemerintah daerah segera menerbitkan Peraturan Bupati tentang Desa Tematik untuk mendukung pengembangan potensi ekonomi berbasis kawasan.
“Dengan konsep Desa Tematik, pengembangan bisa lebih fokus, misalnya Desa Tematik Padi, Jagung, atau Kedelai. Jika didukung regulasi yang jelas, ini bisa menjadi kekuatan baru bagi ekonomi desa,” paparnya.
Sebagai penutup, Heri Agung berharap agar semua pihak, termasuk pemerintah daerah, legislatif, dan masyarakat desa, dapat bersinergi dalam membangun ekonomi desa agar tidak sekadar proyek, tetapi benar-benar berkelanjutan dan berdampak nyata bagi masyarakat. (Met/bst/01)
Editor @bagus 25
.gif)
Redaksi Opinipublik