Nama-Nama Mulai Disebut, Tapi Tak Ada yang Diseret
Enam pejabat BPR telah diperiksa. Namun belum ada kepastian siapa yang akan dijadikan tersangka. Di sisi lain, sejumlah nama pengusaha lokal dan keluarga pejabat disebut sebagai penerima kredit dalam jumlah besar dengan jaminan minim.
Wajar kalau kemudian muncul pertanyaan publik: Siapa sebenarnya yang paling diuntungkan dari skema kredit macet ini?. Mengapa tidak ada proses audit forensik yang dilakukan meski kerugian sangat besar? Mengapa OJK hanya “menganjurkan restrukturisasi” tanpa memberikan sanksi keras?
Transparansi Jadi Taruhan
Kasus ini menguji keberanian Hetty Cahyaningrum Kejari Blora yang baru menjabat. Transparansi harus diutamakan, bukan sekadar klarifikasi formalitas. Jika tidak, kasus BPR Blora Artha akan menjadi contoh klasik bagaimana skandal keuangan daerah “dibungkus rapi” lewat mekanisme hukum yang setengah hati.
Pemerintah kabupaten sudah menyatakan tidak akan memberikan “pendampingan” kepada pihak yang bersalah. Tapi tanpa proses hukum terbuka dan tuntas, janji itu tak lebih dari manuver pencitraan.
Di Blora, masyarakat bukan sekadar menuntut uang mereka kembali. Mereka menuntut keadilan ditegakkan. Karena yang hilang bukan cuma dana, tapi juga kepercayaan.
Dan jika penanganan kasus ini tak dilakukan dengan serius, satu hal pasti: yang hancur bukan hanya BPR Blora Artha, tapi juga kredibilitas pemerintah daerah dan aparat penegak hukum yang selama ini berdiri sebagai pengawal kebenaran.
Skandal ini bukan sekadar cerita tentang utang yang tak terbayar. Ini cerita tentang sistem yang longgar, jaringan kepentingan yang bermain, dan ujian bagi siapa pun yang mengaku membela rakyat. Blora kini menunggu satu hal: keberanian. (@bangsar25/01)
.gif)