Kabid Pemberdayaan Masyarakat Dinas PMD Blora, Sukiran, SE., M.Si., menegaskan bahwa kini BUMDes tak boleh lagi lemot. Banyak peluang usaha yang bisa dijalankan, hanya butuh kemauan dan manajemen profesional.
“BUMDes harus punya nyali bisnis. Pemerintah sudah membuka koridor dan menyediakan pendampingan. Tinggal kemauan untuk bergerak yang menentukan,” ujarnya saat berbicara dalam Diskusi Terbatas yang digelar oleh Forum Jaringan Media Siber Blora (FJMB) bersama Anggota DPRD Jateng di Resto SEBARA Seso Jepon Jumat siang (17/10/2025)
Menurut Sukiran, dari 271 BUMDes yang ada, 97 persen (263 unit) telah berbadan hukum. Namun mayoritas masih berstatus Perintis. PMD menargetkan transformasi menuju kategori Berkembang dan Maju dengan menekankan tata kelola yang transparan, inovasi, dan digitalisasi pelaporan.
Lewat Kemitraan
Dukungan nyata datang dari kalangan swasta. Abdullah Aminudin, Anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Tengah sekaligus pengusaha grosir dan retail di bawah bendera Galaksi Grup, menyatakan kesiapannya untuk bermitra dengan BUMDes di seluruh Blora.
Dalam Diskusi Terbatas bertema “Membidik Potensi Bisnis BUMDes: Penguatan Regulasi, Akses Modal, dan Kemitraan Pasar” yang digelar Forum Jaringan Media Siber Blora (FJMSB), Aminudin mengajak BUMDes menjalin kemitraan dengan sektor swasta dan perbankan.
“Kita harus mulai berani membuka kemitraan. BUMDes tidak boleh berjalan sendiri,” ujarnya di hadapan para kepala desa anggota APDESI Blora.
Sebagai pembicara kunci dalam Diskusi Terbatas itu, Politisi PKB tersebut menjelaskan dua skema bisnis yang ditawarkan Galaksi Grup yang pertama : Skema Retail Langsung.
Untuk desa yang telah memiliki fasilitas toko lengkap dengan rak, komputer, dan tenaga pengelola, Galaksi Grup siap memasok barang kebutuhan rumah tangga, bahan pokok, hingga kosmetik dengan paket senilai Rp80 juta hingga Rp120 juta.
“Kami siapkan stok barang, aplikasi penjualan, bahkan jika barang tidak laku, akan kami tarik kembali. Jadi, tidak ada risiko bagi BUMDes. Dana Rp80 juta–Rp120 juta itu bukan investasi rugi, melainkan jaminan kepercayaan saja,” paparnya.
Yang Kedua dengan Skema Order Online Tanpa Modal. Untuk BUMDes yang belum memiliki fasilitas toko, disediakan opsi tanpa modal dengan sistem pemesanan daring minimal Rp750 ribu per hari. BUMDes akan mendapatkan keuntungan 15–20 persen per transaksi.
“Melalui sistem online, cukup pesan via aplikasi. Kalau aktif, BUMDes bisa dapat keuntungan Rp4,5 juta per bulan. Ini peluang besar dengan modal nol,” tegasnya.
Aminudin juga mendorong Bank Jateng agar memfasilitasi permodalan melalui kredit ringan atau kartu kredit usaha mikro. “Kalau perbankan bisa terlibat, risiko bisnis semakin kecil dan sirkulasi modal lebih cepat. Suku bunga 10–12 persen per tahun masih aman untuk sektor retail,” katanya.
Akses Modal dan Agen Duta
Menanggapi hal itu, Singgih, perwakilan Tim Marketing Kredit Bank Jateng Cabang Blora, menyatakan kesiapannya mendukung program kemitraan tersebut. “Kami akan meninjau pola kredit kemitraan antara BUMDes dan Galaksi Grup. Jika arus kasnya sehat selama enam bulan, kami siap memfasilitasi modal kerja dengan bunga 12 persen per tahun atau 0,6 persen per bulan,” ujarnya.
Selain pembiayaan, Bank Jateng juga membuka peluang bagi BUMDes menjadi Agen Duta Laku Pandai, layanan pembayaran digital tanpa kantor cabang.
Agen Duta memungkinkan transaksi seperti pembayaran listrik, pajak, dan transfer keuangan dilakukan langsung di BUMDes. “Setiap transaksi memberikan fee Rp500, plus 1% dari akumulasi transaksi Rp30 juta per bulan. Ini tambahan pendapatan yang stabil bagi BUMDes,” jelas Ari dari Bank Jateng Cabang Blora.
Motor Ekonomi Desa
Sementara Ketua FJMSB Blora, Bambang Sartono, menilai forum diskusi terbatas yang digelar ini sebagai tonggak penting dalam menghubungkan kebijakan, bisnis, dan akses perbankan. “Kita tidak mencari kalimat indah, tapi keputusan yang berdampak nyata agar BUMDes benar-benar naik kelas, menambah PAD Desa, memperkuat ketahanan pangan, dan membuka lapangan kerja,” katanya.
Pemimpin Redaksi Wartajavaindo Network itu juga menegaskan, peran media harus lebih dari sekadar pemberitaan: “Kami akan mengawal prosesnya agar masyarakat tahu BUMDes itu bukan lembaga pasif, tapi motor ekonomi desa.” jelasnya.
Dikatakan Bangsar (panggilan Bambang Sartono) meski peluang besar terbuka, masih ada tantangan besar dihadapi BumDes yakni kapasitas SDM yang belum merata, lemahnya tata kelola keuangan, dan minimnya inovasi bisnis. Sinergi lintas sektor menjadi kunci agar BUMDes tidak lagi stagnan.
“Pemerintah desa, pengurus BUMDes, dunia usaha, dan bank harus berjalan di garis yang sama,” tambahnya.
Dalam pesan penutupnya dalam diskusi, Aminudin merasa optimistis terhadap masa depan BumDes. “Saya siap bermitra, tapi BUMDes juga harus siap berubah. Jangan takut bersaing, jangan takut transparansi. Kalau mau maju, ayo kita kerja bareng.”tandasnya.
Dari Niat ke Aksi
Kini, BUMDes Blora berada di persimpangan: tetap di jalur administratif atau berani menjadi pelaku bisnis yang sesungguhnya. Dukungan regulasi, modal, dan mitra sudah ada, tinggal kemauan untuk menyalakan mesin usaha di tiap desa.
“BUMDes tak boleh letoy,” papar Bambang Sartono dengan nada tegas. Kalimat ini, tentu bukan sekadar sindiran, melainkan panggilan untuk bertindak, agar desa di Blora tak hanya hidup dari dana desa, tapi hidup dari usaha yang mereka kelola sendiri. (red/01)
.gif)