BLORA, OPINI PUBLIK.CO: Wakil Ketua DPRD Blora, Lanova Chandra Tirtaka, mengeluarkan peringatan keras: tanpa ekosistem rantai pasok yang terbangun sejak sekarang, program Makan Bergizi Gratis hanya akan menjadikan Blora sebagai pasar konsumsi, bukan pusat produksi.
Ia mendorong Bupati menerbitkan surat edaran yang mengikat OPD dan penyelenggara MBG agar menjadikan petani dan peternak lokal sebagai tulang punggung pasokan pangan sekolah secara berkelanjutan.
Politikus muda Partai Gerindra ini mengatakan, persoalan utama MBG sekarang bukan lagi tentang kesiapan dapur, melainkan ketiadaan ekosistem rantai pasok yang terbangun rapi dari hulu ke hilir, yang seharusnya segera diintervensi langsung oleh kepala daerah.
Dalam wawancara dengan dengan Bambang Sartono dari Opini Publik.CO dan Roy Kurniadi –Majalah Monitor Ekonomi di kantornya DPRD Blora, Minggu (30/11), Legislator dari Dapil Blora V (Tunjungan, Ngawen, Banjarejo) ini menegaskan dalam berbagai diskusi nasional terkait MBG sudah bergerak jauh dari isu teknis dapur.
Ia menggarisbawahi bahwa di tingkat pusat, rapat-rapat di level Kementerian Koordinator sudah mulai fokus membahas kerentanan rantai pasok bahan pangan, bukan lagi sebatas urusan pengelolaan dapur. “Masalah sekarang itu bukan lagi di dapur, itu sudah lewat. Sekarang ini permasalahan utamanya ada di rantai pasok,” tegasnya.
Menurut Lanova, jika Blora tidak segera membangun ekosistem rantai pasok bahan baku MBG secara terencana, daerah akan menghadapi masalah serius ketika kebutuhan meningkat, terutama menjelang akhir tahun, libur panjang, hingga momen Idulfitri ketika konsumsi masyarakat melonjak.
“Ini yang harus kita pikirkan bersama-sama. Kalau ekosistem ini tidak kita bangun mulai sekarang, masalah yang kita hadapi hari ini akan berlipat di depan,” ujarnya.
Pemetaan Potensi
Lanova menilai, situasi ini tidak bisa dibiarkan berjalan alamiah. Pimpinan daerah, dalam hal ini Bupati Blora, harus melakukan intervensi kebijakan yang jelas dan terukur. “Pimpinan daerah harus turun langsung, menghitung potensi daerah yang bisa masuk ke kebutuhan MBG. Jangan dibiarkan pasar berjalan sendiri tanpa arah,” kata Lanova.
Ia mendorong agar Bupati menerbitkan Surat Edaran (SE) khusus sebagai instrumen intervensi. SE tersebut, menurutnya, dapat menjadi payung untuk mengarahkan seluruh pemangku kepentingan—terutama perangkat daerah dan penyelenggara MBG, agar memprioritaskan penyerapan bahan baku dari produsen lokal yang telah dipetakan.
“Bikinlah surat edaran Bupati bahwa semua potensi pemasok di daerah ini harus menjadi bagian dari dapur MBG. Itu bentuk keberpihakan nyata, bukan cuma slogan,” tegasnya.
Dalam keterangana lebih lanjut Lanova, secara khusus menyebut Dinas Pangan, Pertanian, Peternakan dan Perikanan (DP4) sebagai OPD yang memegang peran kunci untuk membangun ekosistem bahan baku MBG di Blora.
“Dua kali saya sampaikan ke DP4, karena mereka ini yang punya mandat dan bisa intervensi langsung. Potensi apa saja yang ada di Blora? Telur, ayam, komoditas pertanian—semuanya harus dipetakan,” ujarnya.
.gif)