“Di titik ini, kesepakatan alfa 0,7 semestinya dibaca sebagai kompromi sosial: pekerja memperoleh jalur kenaikan yang lebih bermakna, sementara pengusaha mendapat ruang untuk menuntut kebijakan pendukung (stimulus, kemudahan usaha, penguatan produktivitas)” papar Aminuddin.
Keputusan Final
Sebagaimana diketahui, Pemerintah pusat melalui kebijakan pengupahan terbaru mendorong percepatan penetapan upah minimum; sejumlah pemberitaan menyebut batas penetapan upah minimum 2026 paling lambat 24 Desember 2025 oleh gubernur.
Dalam kerangka itu, rekomendasi Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota menjadi bagian penting dari proses menuju keputusan final.
Kesepakatan tripartit di Blora patut diapresiasi sebagai mekanisme dialog, tetapi ujian kebijakan UMK 2026 justru ada setelah angka ditetapkan, terutama pada: Kepatuhan dan pengawasan di sektor rentan (usaha kecil, subkontrak, kerja harian, kemitraan semu).
Risiko penyesuaian tenaga kerja jika beban biaya tidak diimbangi produktivitas dan kepastian usaha. Kualitas pekerjaan: kebutuhan pelatihan, sertifikasi, dan perbaikan penempatan kerja agar pasar kerja Blora tidak didominasi pekerjaan berupah rendah tanpa mobilitas karier.
“Jika pemerintah daerah ingin perdebatan UMK tidak berulang sebagai konflik tahunan, maka agenda 2026 harus bergeser: mengawal ekosistem kerja yang sehat, bukan sekadar mengumumkan, ” tandas Aminudin. (red/01)
.gif)