Rumah yang sehat akan memengaruhi kualitas hidup penghuninya. Anak-anak dapat belajar dengan lebih baik, keluarga terhindar dari berbagai penyakit berbasis lingkungan, dan masyarakat memiliki tempat tinggal yang memberikan rasa aman.
Di situlah kehadiran pemerintah harus benar-benar dirasakan.
“Ketika pemerintah aktif membantu menyelesaikan persoalan rumah tidak layak huni, masyarakat dapat merasakan bahwa negara hadir dalam kehidupan mereka,” ujarnya.
Bagi birokrat lulusan Fakultas Kehutanan UGM ini , keberhasilan pembangunan perumahan bukan hanya dihitung dari banyaknya unit yang diperbaiki. Keberhasilannya juga diukur dari perubahan kualitas kehidupan keluarga penerima manfaat.
Tantangan lain yang tidak kalah berat adalah penanganan kawasan permukiman kumuh. Blora masih memiliki ratusan hektare kawasan yang membutuhkan peningkatan kualitas lingkungan.
Penanganannya sering terkendala kondisi lapangan. Banyak kawasan permukiman memiliki jalan lingkungan yang sempit dan sulit dimasuki kendaraan pengangkut material maupun alat berat. Kondisi tersebut menyebabkan proses pembangunan infrastruktur lingkungan menjadi lebih lambat dan membutuhkan metode pelaksanaan khusus.
Persoalannya juga saling berkaitan. Kawasan kumuh biasanya tidak hanya memiliki masalah jalan lingkungan, tetapi juga drainase, sanitasi, pengelolaan air limbah, persampahan, ketersediaan air bersih, dan kepadatan bangunan.
Karena itu, penanganan tidak dapat dilakukan secara parsial. Perbaikan jalan tanpa pembangunan drainase berpotensi menimbulkan genangan. Pembangunan rumah tanpa sanitasi yang memadai juga belum sepenuhnya menghasilkan lingkungan sehat.
Pujiriyanto menilai penataan kawasan permukiman harus dilakukan secara terpadu, berbasis data, dan melibatkan masyarakat.
“Pemerintah perlu menentukan kawasan prioritas, sementara masyarakat turut menjaga hasil pembangunan serta mendukung penyediaan akses yang diperlukan” jelasnya.
Menuntut Keteguhan
Memimpin dinas dengan ruang lingkup perumahan, permukiman, dan perhubungan menuntut kemampuan mengelola banyak kepentingan sekaligus. Di satu sisi, masyarakat menginginkan pelayanan segera. Di sisi lain, pemerintah harus bekerja berdasarkan regulasi, kemampuan fiskal, perencanaan teknis, dan prosedur pengadaan.
Puji Ariyanto, tidak menutup mata terhadap kesenjangan antara kebutuhan masyarakat dan kemampuan pemerintah. Namun, keterbatasan tidak boleh menjadi alasan untuk berhenti bergerak.
Setiap titik lampu yang terpasang dapat mengurangi risiko kecelakaan. Setiap rumah yang diperbaiki dapat mengubah masa depan satu keluarga. Setiap kawasan yang ditata dapat meningkatkan kesehatan dan martabat masyarakat.
Karena itu, amanah sebagai kepala dinas ia tempatkan sebagai tanggung jawab pelayanan, bukan sekadar kewenangan birokrasi.
Visinya sederhana tetapi mendasar: membuat masyarakat Blora merasakan pembangunan melalui kehidupan sehari-hari. Jalan menjadi lebih terang, perjalanan menjadi lebih aman, rumah menjadi lebih sehat, dan lingkungan permukiman menjadi lebih manusiawi.
Puji memahami, tantangan tersebut tidak akan selesai dalam satu tahun anggaran. Namun, melalui perencanaan yang konsisten, kolaborasi lintas sektor, ketepatan sasaran, dan keberanian menentukan prioritas, persoalan besar itu dapat diselesaikan secara bertahap.
Sebab bagi Puji Ariyanto, pembangunan yang sesungguhnya bukan hanya terlihat pada bangunan fisik. Pembangunan harus menghadirkan rasa aman, kesehatan, dan harapan di tengah kehidupan masyarakat Blora. (@bangsar26/01)
.gif)