Catatan : KiemBangSar
Kasus peretasan website BPPKAD Blora pada akhir Desember 2024 adalah alarm keras bagi keamanan digital di pemerintahan daerah.
Ini bukan hanya insiden teknis, melainkan bukti nyata lemahnya sistem pengamanan data yang seharusnya menjadi prioritas utama.
Bagaimana bisa, sebuah badan yang menangani keuangan daerah tidak memiliki sistem backup yang memadai, apalagi sistem keamanannya masih menggunakan framework lawas yang tidak diperbarui sejak 2018?
Jangan anggap enteng kejadian ini. Peretasan ini tidak hanya sekadar mengganggu tampilan website atau menghapus beberapa berita.
Data keuangan daerah hilang, pelaporan anggaran terganggu, dan pegawai terpaksa harus menginput ulang data keuangan secara manual. Dalam era digital saat ini, di mana data adalah aset paling berharga, kelalaian semacam ini bisa dikategorikan sebagai malpraktik digital.
Mengapa pemerintah daerah masih menganggap keamanan siber sebagai urusan sekunder? Seharusnya, sistem informasi keuangan daerah tidak hanya berjalan secara online, tetapi juga memiliki protokol perlindungan berlapis.
Apakah Ini Bisa Dicegah? Jawabannya jelas: bisa. Jika Dinkominfo Blora sejak awal menjalankan tata kelola teknologi informasi yang baik, maka peretasan ini bisa diminimalkan dampaknya.
Ada tiga faktor utama yang menunjukkan bahwa insiden ini bukan sekadar ulah hacker, tetapi juga akibat kelalaian internal:
- Keamanan yang rapuh
Website menggunakan framework lawas tanpa update. Ini sama saja dengan membiarkan pintu rumah terbuka dan berharap tidak ada pencuri yang masuk. - Backup data yang tidak disiplin
Bagaimana mungkin data dari November hingga Desember tidak memiliki cadangan? Ini jelas kelalaian fatal yang menunjukkan lemahnya perencanaan sistem informasi. - Terlambat dalam respons
Laporan awal muncul pada 17 Desember, tetapi langkah penanganan baru signifikan setelah 23 Desember, ketika serangan sudah semakin parah. Ini menunjukkan bahwa sistem monitoring keamanan digital tidak berjalan efektif.
.gif)
Redaksi Opinipublik