“Beasiswa bagi putra daerah merupakan solusi strategis, tetapi masyarakat yang sakit hari ini tidak dapat diminta menunggu dokter lahir beberapa tahun lagi,” katanya.
Meski demikian, pemanfaatan AI dalam diagnosis tidak boleh dijalankan tanpa regulasi ketat. Akurasi algoritma, perlindungan data pasien, keamanan sistem, validasi klinis, serta penentuan pihak yang bertanggung jawab apabila terjadi kesalahan diagnosis harus dipastikan terlebih dahulu.
AI juga tidak memiliki kewenangan melakukan pemeriksaan fisik, memahami keseluruhan kondisi sosial pasien, maupun mengambil keputusan medis secara mandiri. Karena itu, diagnosis dan terapi tetap harus berada di bawah pengawasan dokter atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi.
“AI harus ditempatkan sebagai alat bantu klinis, bukan dokter digital tanpa pengawasan. Kesalahan algoritma tetap dapat berujung pada risiko nyata bagi keselamatan pasien,” tegasnya.
Tak Bisa Digantikan
Dalam rapat tersebut, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengakui kekurangan dokter telah memicu tingginya beban kerja tenaga kesehatan. Dokter umum, peserta internship, hingga peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis atau PPDS kerap harus bekerja melampaui batas waktu yang wajar.
“Masalah pertama yang kami lihat adalah beban dokter sangat tinggi. Peserta internship sering dipekerjakan menggantikan dokter, sementara peserta PPDS bekerja sampai pagi atau subuh,” kata Budi.
Krisis distribusi dokter terlihat nyata di Kabupaten Mamberamo Raya, Papua. Berdasarkan laporan kepala daerah setempat kepada Kementerian Kesehatan, wilayah tersebut tidak memiliki satu pun dokter spesialis maupun dokter gigi. Dari 17 puskesmas yang tersedia, sekitar 12 di antaranya bahkan tidak memiliki dokter.
“Tidak ada satu pun dokter spesialis di sana, dokter giginya nol, dan sebagian besar puskesmas tidak mempunyai dokter. Kekurangan tenaga inilah yang membuat beban kerja menjadi sangat tinggi,” ujar Budi.
Persoalan Distribusi
Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa persoalan kesehatan Indonesia tidak hanya terletak pada jumlah dokter, tetapi juga pada kegagalan distribusi, keterbatasan fasilitas, insentif penempatan, serta lemahnya sistem retensi tenaga kesehatan di daerah terpencil.
Pemanfaatan AI dapat mempercepat skrining dan konsultasi jarak jauh. Namun, tanpa jaringan internet, perangkat medis, tenaga operator terlatih, sistem rujukan, dan ketersediaan obat, teknologi hanya akan menjadi solusi administratif yang tidak menyentuh akar persoalan.
“AI dapat membantu membaca gejala, tetapi tidak dapat menggantikan negara dalam menghadirkan dokter. Transformasi digital harus berjalan bersama pemerataan tenaga kesehatan, bukan digunakan untuk menutupi kelangkaannya.” (@ton/01)
.gif)