Percepatan pembangunan jalan pada fase awal masa jabatan (2021–2023) banyak terekam media regional. Warga merasakan beberapa perubahan: waktu tempuh berkurang, distribusi hasil panen lebih mudah, dan konektivitas antar-kecamatan mulai membaik.
Namun pembangunan infrastruktur tidak boleh berhenti di pertanyaan “sudah diaspal atau belum”. Setiap ruas strategis seharusnya punya jawaban jelas: Jalan ini menghubungkan sentra produksi apa ke pasar mana?. Jalan ini menunjang kawasan wisata, industri, atau pendidikan yang mana? Dan jalan ini memperpendek akses layanan apa untuk warga desa? Jika tidak, jalan hanya jadi simbol kerja fisik, bukan motor penggerak ekonomi.
Visi Blora 2029 yang digaungkan Arief cukup tegas menjadi Kabupaten berbasis ekonomi hijau dan digital, Digitalisasi UMKM dan BUMDes agar produk lokal terkoneksi ke pasar nasional, Desa Energi Mandiri dengan biogas dan panel surya di pedesaan, Revitalisasi hutan sosial dan agroforestry dengan dukungan BUMN pupuk dan Kementerian Pertanian.
Menjadikan Blora sebagai pusat agroindustri Jawa Tengah bagian timur. Lahirkan 100 wirausaha muda digital dari desa dan Layanan publik dan jaringan wilayah yang 100% terhubung digital.
Visi ini selaras dengan arus global. Tantangannya justru pada tiga faktor dasar: Fiskal daerah yang tidak longgar, Struktur ekonomi yang masih kuat bergantung pada sektor tradisional dan ekstraktif dan Kapasitas SDM di desa yang belum merata kesiapan digitalnya.
Karena itu kata “Sesarengan” menjadi sangat penting. Tanpa investasi dunia usaha, tanpa keberanian menggandeng kampus dan komunitas, tanpa kerangka regulasi yang ramah inovasi, visi hijau-digital mudah berubah menjadi jargon RPJMD, bukan kenyataan lapangan.
Mekanisme Kontrol
Penguatan Musyawarah Pembangunan Desa Terpadu menjadi kanal keterlibatan warga dalam perencanaan anggaran dan evaluasi proyek adalah langkah yang tepat. Namun efektivitasnya ditentukan minimal oleh tiga hal: Apakah warga diberi informasi cukup sebelum bermusyawarah ?. Apakah keputusan forum benar-benar memengaruhi prioritas anggaran? Dan apakah ada umpan balik yang jelas: usulan mana yang diterima, ditunda, atau ditolak, beserta alasannya?
Kolaborasi lintas sektor dengan akademisi, dunia usaha, komunitas, dan media lokal harus naik kelas dari sekadar undangan seremoni menjadi kemitraan yang berisi. Media lokal dan komunitas perlu dipandang sebagai mitra kontrol sosial, bukan sekadar corong publikasi.
Arief sering menegaskan tiga nilai dasar kepemimpinannya: Ngopeni: merawat yang sudah ada, petani kecil, pelaku UMKM, infrastruktur desa, dan komunitas akar rumput. Ngayomi: melindungi warga dari praktik merugikan—mulai dari tambang ilegal hingga pelayanan publik yang melakukan pungutan dan Ngayomi Rakyat: melayani dengan empati, terutama bagi kelompok paling rentan.
Di usia 276 tahun, Blora punya cermin yang cukup jujur: Apakah warga di desa-desa terpencil merasa benar-benar diopeni? Apakah korban kebijakan yang salah atau layanan yang semrawut merasa benar-benar diayomi?
Apakah warga miskin, anak putus sekolah, dan kelompok rentan sudah merasa dilayani, bukan sekadar didata? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu akan jauh lebih jujur dibanding berapa banyak penghargaan yang dimiliki.
Berani Mempercepat
Refleksi hari jadi ke-276 membawa Blora melahirkan catatan kritis : Modal sudah ada—WTP 10 kali, RB A-, deretan inovasi, status KLA yang naik kelas, MBG yang mulai melebar, infrastruktur yang mulai menyambung. Tetapi tanpa keberanian mengakselerasi dan mengoreksi, modal itu bisa hilang momentum.
Periode kedua Arief Rohman menjadi ujian apakah: Kolaborasi benar-benar menjadi kekuatan, bukan sekadar kata pembuka sambutan. Visi hijau-digital diwujudkan lewat kebijakan konkret, bukan poster dan spanduk dan Rakyat kecil menjadi pusat pertimbangan, bukan hanya latar foto dokumentasi.
Jika lima tahun ke depan Blora lebih adil, lebih sehat, lebih cerdas, dan lebih sejahtera bagi rakyat paling kecil, maka “Sesarengan Melanjutkan Membangun Blora” layak dicatat sebagai gerakan, bukan hanya slogan.
Dan hari jadi ke-276 tidak hanya menjadi pesta, tetapi titik tolak percepatan lompatan Blora menuju kabupaten agroindustri hijau dan digital yang berdaya saing, tanpa meninggalkan siapa pun di belakang. (Bambang Sartono/01)
.gif)