“Kalau akses kapal besar terbuka, maka nilai ekonomi Banyutowo juga ikut terbuka,” tegasnya.
Diperhatikan Pemerintah
JMSI Jawa Tengah menilai reklamasi dapat menjadi solusi untuk membuka jalur kapal besar agar bisa bersandar langsung di TPI Banyutowo.
Dengan demikian, hasil tangkapan ikan dapat masuk lebih cepat, biaya distribusi dapat ditekan, dan aktivitas ekonomi nelayan dapat bergerak lebih produktif.
Agus menyebut gagasan reklamasi ini juga sejalan dengan penguatan KNMP Banyutowo sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru masyarakat pesisir.
KNMP Banyutowo merupakan salah satu lokasi program pembangunan kampung nelayan yang dilengkapi sejumlah fasilitas, seperti gudang berpendingin, pabrik es, kios nelayan, sentra kuliner, balai nelayan, gapura, dan jalan lingkungan.
“Reklamasi bukan sekedar membangun daratan baru. Ini tentang membuka jalan ekonomi baru bagi nelayan,” jelas Agus.
Jika akses kapal besar dapat dibenahi, TPI Banyutowo berpeluang menjadi pusat produksi dan distribusi perikanan yang lebih kuat. Dampaknya tidak hanya pada peningkatan volume tangkapan yang masuk ke TPI, tetapi juga pada tumbuhnya ekosistem ekonomi pesisir, mulai dari nelayan, koperasi, pedagang ikan, pekerja bongkar muat, hingga pelaku usaha kuliner.
JMSI Jawa Tengah berharap usulan reklamasi Pantai Banyutowo dapat menjadi perhatian pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.
Dengan perencanaan teknis, kajian lingkungan, dan tata kelola yang tepat, Banyutowo dinilai dapat menjadi contoh bagaimana pembangunan pesisir tidak hanya mengejar infrastruktur, tetapi juga memperkuat martabat ekonomi nelayan.(@maston/01)
.gif)