JAKARTA, OPINI PUBLIK.CO— Krisis PT Gendhis Multi Manis atau GMM Blora mulai masuk radar serius DPR RI. Setelah perwakilan APTRI dan petani tebu Blora mengadu ke Senayan, persoalan berhentinya operasional pabrik gula di Kecamatan Todanan itu tidak lagi bisa diperlakukan sebagai masalah lokal.
DPR didorong membuka RDPU, membahas subsidi transportasi, subsidi harga gula, hingga memastikan GMM kembali beroperasi pada 2027.
Sekretaris APTRI Blora, Anton Sudibyo, mengatakan aspirasi petani telah diterima sejumlah unsur DPR RI, termasuk Komisi IV, Komisi VI, dan Komisi XI. Menurutnya, dalam jangka pendek persoalan GMM akan dibawa ke forum Rapat Dengar Pendapat Umum atau RDPU.
“Petani tidak cukup hanya didengar. Harus ada keputusan konkret: subsidi transportasi dan subsidi harga gula,” tegas Anton.
Menurut Anton, subsidi transportasi menjadi kebutuhan mendesak karena berhentinya operasional GMM membuat petani harus menanggung biaya angkut lebih mahal ke luar daerah. Sementara subsidi harga gula diperlukan agar petani tidak terus berada pada posisi paling lemah dalam tata niaga gula.
“Kalau GMM berhenti, jangan petani yang dikorbankan. Negara harus hadir menutup beban akibat gagalnya tata kelola,” ujarnya.
Dalam audiensi tersebut, Komisi IV juga meminta masukan teknis dari petani terkait program bongkar ratoon dan ekstensifikasi lahan tebu. Dua agenda ini dinilai penting untuk memperkuat produktivitas tebu Blora, tetapi akan sulit efektif jika pabrik gula sebagai hilir produksi tetap macet.
.gif)