Fokus pembahasan diarahkan pada percepatan pertumbuhan ekonomi, tata kelola ekspor, penguatan sektor energi dan sumber daya mineral, serta penyederhanaan regulasi investasi.

Rapat ini bukan agenda teknokratis biasa. Dua hari sebelumnya, Sabtu, 6 Juni 2026, DPR juga mempertemukan otoritas fiskal dan moneter, yakni Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, serta Mensesneg Prasetyo Hadi, untuk mengevaluasi perkembangan ekonomi dan menyinkronkan kebijakan fiskal-moneter.

Secara data, tekanan memang nyata. BPS mencatat ekonomi Indonesia triwulan I-2026 tumbuh 5,61 persen secara tahunan, tetapi pertumbuhan tinggi itu tetap dibayangi tekanan harga, nilai tukar, dan kebutuhan investasi yang lebih cepat masuk ke sektor riil. Pada Mei 2026, inflasi tahunan tercatat 3,08 persen.

Bank Indonesia juga telah menaikkan BI-Rate sebesar 50 basis poin menjadi 5,25 persen pada Mei 2026, dengan alasan memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah dan menjaga inflasi dalam sasaran. Langkah ini menunjukkan bahwa tekanan pasar keuangan tidak bisa lagi dijawab dengan retorika optimisme semata.

Istilah “darurat ekonomi” tidak harus dibaca sebagai status resmi negara, tetapi sebagai alarm kebijakan. Ketika DPR harus memanggil otoritas fiskal, moneter, kementerian energi, kementerian hukum, dan Danantara dalam waktu berdekatan, pesan politiknya jelas: ekonomi domestik membutuhkan komando kebijakan yang lebih solid, bukan sekadar pernyataan tenang.

Persoalan utamanya bukan hanya bagaimana mengejar angka pertumbuhan. Yang lebih krusial adalah bagaimana pertumbuhan itu tidak rapuh. Tata kelola ekspor harus diperbaiki agar sumber daya alam tidak hanya menjadi komoditas keluar, tetapi mesin nilai tambah di dalam negeri. Sektor energi dan mineral harus dikelola dengan transparan agar tidak berubah menjadi ruang rente baru. Perizinan investasi harus dipercepat, tetapi tidak boleh mengorbankan akuntabilitas, lingkungan, dan kepastian hukum.

Ujian BUMN Strategis

Rapat DPR ini juga menjadi ujian bagi Danantara dan BUMN strategis. Jika Danantara ingin diberi peran besar dalam tata kelola ekspor dan sumber daya, maka standar tata kelolanya harus lebih tinggi dari pola lama. Publik tidak cukup diberi janji efisiensi. Publik butuh bukti: mekanisme terbuka, pengawasan ketat, dan manfaat konkret bagi penerimaan negara serta lapangan kerja.

Yang harus dihindari adalah koordinasi yang hanya menghasilkan kalimat normatif. Dalam situasi ekonomi yang sensitif, pasar menunggu kepastian, pengusaha menunggu regulasi yang jelas, buruh menunggu daya beli yang aman, dan rakyat kecil menunggu harga kebutuhan pokok tidak terus menekan dapur rumah tangga.

DPR boleh menjadi ruang koordinasi. Namun DPR juga wajib tetap menjadi ruang pengawasan. Jangan sampai forum politik-ekonomi ini hanya berubah menjadi panggung konsolidasi elite, sementara akar masalah ekonomi domestik tidak dibedah sampai tuntas. (Red/01)