Siapa yang Bayar Jalan Rusak Jika Pajak Tak Masuk?
Pajak kendaraan bermotor selama ini menjadi tulang punggung pendanaan perbaikan infrastruktur, khususnya jalan dan jembatan. Dengan adanya pemutihan, ada kekhawatiran bahwa dana untuk infrastruktur akan tergerus.
“Kami tidak menoleransi penghindaran pajak setelah pemutihan ini. Setelah lebaran, kendaraan tanpa bukti pembayaran pajak tidak boleh melintas di jalan raya,” tegas Dedi Mulyadi di Bandung.
Kebijakan ini akan disertai dengan razia besar-besaran oleh Dishub dan Ditlantas di Jawa Barat. Ini adalah bentuk penegakan hukum pasca-ampunan administratif.
Apresiasi, Tapi Tetap Skeptis
Di lapangan, respon masyarakat cukup positif. Banyak pemilik kendaraan tua yang merasa terbantu, terutama sektor informal seperti pengemudi ojek, nelayan, dan pedagang keliling.
Namun, di sisi lain, ada warga yang justru merasa tidak adil. “Kami yang selalu bayar tepat waktu malah nggak dapat insentif apa-apa,” kata Nur, warga Brebes. “Kenapa yang nunggak justru dikasih hadiah?”
Regulasi Permanen atau Kebijakan Sesaat?
Para ekonom mendesak agar kebijakan semacam ini tidak hanya bersifat temporer, tapi diikuti dengan reformasi sistem pembayaran pajak yang lebih manusiawi—fleksibel, transparan, dan digital. Sanksi administratif juga perlu ditinjau ulang agar tidak membuat warga takut membayar karena dendanya terlalu tinggi.
Ekosistem Pajak yang Sehat
Pemutihan pajak kendaraan bermotor di Jateng dan Jabar adalah eksperimen sosial-politik yang akan diuji waktu. Keberhasilannya bukan hanya soal angka penerimaan hari ini, tapi pada apakah masyarakat akan berubah jadi pembayar pajak yang taat di masa depan.
Keduanya telah melempar bola: dari pemerintah ke masyarakat. Sekarang, tinggal publik yang menjawab—apakah akan kembali menunggak, atau menjadi bagian dari reformasi fiskal berbasis kesadaran. [01/Red)
.gif)
Redaksi Opinipublik