Dari sudut pandang yang lebih luas, Hari Bhayangkara ini sekaligus menjadi refleksi untuk mendorong reformasi kultural dalam tubuh Polri, termasuk Polres Blora. Penguatan etika pelayanan publik, peningkatan integritas, serta membangun karakter polisi yang humanis menjadi bagian yang tak terpisahkan dari evaluasi tahunan ini.
“Kapolres Blora sendiri dikenal tegas dalam mengambil kebijakan strategis namun tetap humanis dalam keseharian memimpin. Ini penting dalam konteks Blora yang memiliki kompleksitas wilayah cukup luas dengan dinamika sosial yang beragam’’ kata Siswanto.
Ketua DPN ADKASI menambahkan sinergi yang sudah terjalin antara Polres, Forkopimda, pemerintah kecamatan hingga desa, serta dengan media dan pelaku usaha, harus terus dirawat.
Karena ujung dari semua kerja keras ini adalah terjaminnya rasa aman bagi masyarakat, terciptanya iklim investasi yang sehat, serta jalannya roda pemerintahan dan pelayanan publik yang lancar — yang pada akhirnya bermuara pada kesejahteraan masyarakat Blora.
Secara terpisah, Ketua Komisi A DPRD Blora, Supardi, SH, yang akrab disapa Mbah Pardi, menilai bahwa Polres Blora sudah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik, baik dalam hal menjaga Harkamtibmas maupun melayani masyarakat.
Namun ia berharap di usia ke-79 ini, Polri dapat semakin mendekatkan diri kepada masyarakat, karena masyarakat yang semakin heterogen.
“Sentuhan-sentuhan kemaslahatan itu penting. Misalnya saat menangani masyarakat yang tersangkut persoalan hukum ringan, perlu diberi pemahaman dengan pendekatan humanisme, bahkan kalau perlu menggunakan justice collaboration,” tandasnya.
Supardi juga menyoroti pentingnya penegakan perda seperti perda miras, kafe dan karaoke liar, yang harus terus dikawal agar kondusivitas masyarakat Blora tetap terjaga.
Hari Bhayangkara ke-79 di Blora menjadi lebih dari sekadar seremoni: ini adalah cermin harapan agar kepolisian tetap menjadi pengayom masyarakat yang tegas, profesional, dan semakin humanis. (@bangsar25/01)
.gif)