Dari sisi aparat, Waka Polres Blora Kompol Slamet Riyanto menegaskan pers membantu kontrol sosial sekaligus mengawal kinerja institusi, namun ia memberi batas profesional: informasi harus faktual, berimbang, dan tidak menggiring kepercayaan publik ke arah yang keliru.
Kualitas Jurnalisme
Sarasehan menghadirkan narasumber dari Dewan Pers, Mohammad Jazuli (Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika), yang memberi sinyal bahwa tantangan pers daerah bukan hanya tekanan ekonomi media, tetapi juga disiplin etik dan kualitas kerja jurnalistik di tengah banjir informasi digital.
HPN 2026 di Blora memunculkan satu kesimpulan yang tidak enak didengar tetapi perlu: pers diminta menjadi pengawas pembangunan, sementara pers juga wajib diawasi oleh standar profesinya sendiri. Jika kontrol sosial hanya berubah jadi kebisingan, publik rugi. Namun jika kontrol sosial berjalan dengan data, verifikasi, dan keberanian, maka kebijakan, termasuk soal layanan publik tidak mudah disembunyikan di balik narasi seremonial. (@maston26/01)
.gif)
Op1