Ia menambahkan bahwa salah satu tantangan terbesar adalah minimnya tenaga kerja lokal yang memiliki keterampilan sesuai kebutuhan industri, sehingga sering terjadi ketidakseimbangan antara lowongan kerja dan tenaga kerja yang tersedia.
Oleh karena itu, Pemprov Jateng akan terus mengembangkan skema pelatihan dan sertifikasi agar pekerja lebih siap menghadapi persaingan di dunia usaha.
Proyeksi Ekonomi Jateng
Dalam rapat paripurna ini, beberapa anggota DPRD juga menyoroti potensi dampak sosial dari kebijakan upah rendah dan meminta agar Pemprov tetap memastikan kesejahteraan pekerja tetap terjaga.
Isu kesejahteraan buruh serta efisiensi kebijakan investasi menjadi bahan diskusi dalam forum ini.
Menanggapi hal ini, Gubernur Luthfi menyatakan bahwa pemerintah akan tetap menjaga keseimbangan antara pertumbuhan investasi dan kesejahteraan tenaga kerja.
Ia menegaskan bahwa peningkatan ekonomi tidak hanya ditentukan oleh upah, tetapi juga oleh infrastruktur, stabilitas kebijakan, serta peningkatan produktivitas tenaga kerja.
“Kami akan terus melakukan evaluasi agar kebijakan ini tetap memberikan manfaat bagi semua pihak, baik pekerja maupun pengusaha. Dengan strategi yang tepat, Jateng dapat menjadi pusat industri yang kompetitif di Indonesia,” jelasnya.
Dengan langkah-langkah yang dicanangkan dalam rapat paripurna ini, Pemprov Jateng optimistis dapat menghadirkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sambil tetap menjaga kesejahteraan tenaga kerja di provinsi ini. [Red/01), editor :bangsar25
.gif)
Redaksi Opinipublik