BLORA, OPINI PUBLIK : Arus disinformasi dan misinformasi yang semakin cepat menuntut Pemerintah Kabupaten Blora memperkuat komunikasi publik. Wakil Ketua DPRD Blora, Siswanto SPd, MH, mendorong setiap Organisasi Perangkat Daerah OPD) memiliki petugas humas agar kebijakan, pelayanan, penggunaan anggaran, dan capaian pembangunan tersampaikan secara cepat, akurat, serta transparan.
Menurut Siswanto, masih banyak program dan inovasi OPD yang belum diketahui masyarakat karena publikasi belum optimal. Kekosongan informasi resmi berisiko diisi spekulasi, informasi keliru, dan narasi menyesatkan.
“Ketika pemerintah terlambat memberi penjelasan, ruang publik akan diisi spekulasi. Humas OPD harus memastikan masyarakat menerima informasi yang benar, utuh, dan dapat dipertanggungjawabkan,” katanya di Blora, Rabu.
Ia menegaskan, humas tidak boleh hanya berfungsi sebagai dokumentator kegiatan. Petugas humas harus mampu mengolah data, menjelaskan kebijakan dengan bahasa yang mudah dipahami, mengelola kanal digital, serta membangun komunikasi aktif dengan media dan masyarakat.
“Humas bukan sekadar mengambil foto. Humas harus mampu menerjemahkan kebijakan pemerintah menjadi informasi yang dipahami rakyat,” ujarnya.
Siswanto juga mendorong koordinasi terpadu antara humas OPD dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blora. Sistem komunikasi yang terintegrasi dinilai penting agar informasi pemerintah konsisten, tidak saling bertentangan, dan cepat merespons isu publik
.gif)