“Untuk sementara tidak bisa memenuhi permintaan dari warga. Tetapi apabila nantinya dari hasil perhitungan biaya operasional sudah clear maka kemungkinan akan bisa terpenuhi,” kata Agus.
Audiensi berlangsung alot dan belum menghasilkan kesepakatan final. Pertemuan terbatas direncanakan kembali untuk mencari formula pembagian yang dapat diterima para pihak.
Beri Kontribusi Nyata
Ketua Komisi A DPRD Blora, Supardi, menegaskan kekayaan minyak yang berada di wilayah Desa Gandu semestinya memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat setempat.
“Dari paguyuban ke masyarakat harus ada pertemuan, ada rembukan lebih jauh. Transparansi 30 persen harus jelas,” ujar Supardi.
Menurutnya, persoalan utama bukan semata besarnya persentase pembagian, melainkan keterbukaan pengelolaan bagian 30 persen yang berada di bawah paguyuban.
“Ini sumur rakyat, jadi apa pun hasil bumi dari Dukuh Gendono-Gandu itu juga untuk masyarakat. Yang menjadi soal, 30 persen yang dikelola paguyuban itu tidak transparan,” katanya.
Supardi menyebut dua dukuh telah menerima pembagian 10 persen. Sementara Dukuh Blimbing belum menerima karena tetap menuntut porsi 20 persen sebagaimana mekanisme sebelumnya.
Ia meminta pengelolaan sumur minyak rakyat dibangun dengan tata kelola yang terukur, terbuka, serta dapat diaudit secara sosial oleh masyarakat.
Persoalan Gandu kini menjadi ujian penting bagi model pengelolaan sumur minyak rakyat di Blora. Legalitas tidak cukup hanya memastikan kegiatan penambangan sah secara administratif. Pengelolaan sumber daya alam juga harus menjamin transparansi, akuntabilitas, distribusi manfaat yang proporsional, dan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat di wilayah penghasil.
Jika prinsip tersebut tidak dibangun sejak awal, legalisasi sumur rakyat berisiko hanya mengubah status kegiatan, tanpa mengubah ketimpangan siapa yang memperoleh manfaat terbesar dari minyak yang keluar dari tanah desa. (@maston/01)
.gif)