Arief optimistis RAPBD 2026 dapat segera dibahas dan disetujui menjadi peraturan daerah agar pembangunan berjalan tepat waktu. “Dengan kerja sama yang baik antara eksekutif dan legislatif, kami yakin RAPBD ini bisa segera ditetapkan sehingga roda pemerintahan dan pembangunan berjalan sebagaimana mestinya,” tegasnya.
Dalam paparannya yang lain, Bupati Arief menyebut pendapatan daerah tahun 2026 ditargetkan Rp2,18 triliun dengan belanja daerah Rp2,16 triliun, menghasilkan surplus sekitar Rp24 miliar.
Pendapatan daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp527,68 miliar serta pendapatan transfer Rp1,66 triliun. Belanja daerah akan dialokasikan untuk belanja operasi Rp1,55 triliun, belanja modal Rp148,68 miliar, belanja tidak terduga Rp33,44 miliar, dan belanja transfer Rp430,92 miliar.
Arief juga berharap dana transfer dari pemerintah pusat tidak dipotong. “Kita berdoa dana transfer daerah tidak ada pemotongan. Teman-teman ADKASI juga terus berjuang, terima kasih Pak Siswanto Ketua Umum ADKASI yang sudah ikut mengawal,” ujarnya.
Dari sisi pembiayaan, RAPBD 2026 mencatat penerimaan pembiayaan Rp41 miliar dari SiLPA tahun sebelumnya dan pengeluaran pembiayaan Rp65 miliar, mencakup penyertaan modal Rp5 miliar serta pembayaran pokok utang Rp60 miliar, sehingga SiLPA tahun berjalan ditetapkan nol.
Bupati menekankan pentingnya RAPBD ini sebagai instrumen untuk mempercepat pemerataan pembangunan, menggerakkan ekonomi berbasis potensi lokal, dan menyiapkan SDM yang unggul. Pemerintah daerah berharap dukungan DPRD dan seluruh elemen masyarakat agar target pembangunan dapat tercapai dan kesejahteraan masyarakat Blora semakin meningkat. (ADV/01)
.gif)