Dewan Pengupahan Blora Sepakat Alfa 0,7 UMK 2026
BLORA, OPINIPUBLIK.CO – Rapat tripartit Dewan Pengupahan Blora menyepakati alfa 0,7 untuk penentuan UMK 2026.Ketua Apindo Blora, H. Abdullah Aminudin, menekankan perlunya stimulus yang tepat dan efisien agar daya beli masyarakat menguat, sehingga kenaikan upah berjalan seiring dengan ketahanan dunia usaha.
Penentuan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Blora 2026diputuskan setelah forum tripartit Dewan Pengupahan Kabupaten Blora (unsur pengusaha–pekerja–pemerintah) menyepakati nilai alfa 0,7 sebagai variabel dalam formula penyesuaian upah minimum.
Kesepakatan itu lahir dalam rapat yang berlangsung lancar dan kekeluargaan, dihadiri Kepala Disnaker Blora, unsur pengusaha, Apindo yang dipimpin H. Abdulah Aminudin (Ketua Apindo) bersama Fredi, serta perwakilan pekerja di Blora.
Kesepakatan alfa menjadi penting karena PP Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan menempatkan alfa sebagai variabel kunci dalam perhitungan penyesuaian upah minimum, dan rentangnya diperluas menjadi 0,5–09.
Disebutkan Aminudin yang juga Legislator Gedung Berlian Semarang, Dalam PP 49/2025, formula penyesuaian upah minimum dirumuskan sebagai: Inflasi + (Pertumbuhan Ekonomi × Alfa), dengan alfa sebagai indeks yang mencerminkan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi, sambil menimbang kepentingan perusahaan dan pekerja/buruh.
“Dengan memilih alfa 0,7, Dewan Pengupahan Kabupaten Blora pada dasarnya mengambil posisi “tengah-atas” dalam rentang yang disediakan PP (0,5–0,9),” jelasnya.
Secara matematis, tambah Amin ini berarti porsi pertumbuhan ekonomi yang “ditransmisikan” ke kenaikan upah menjadi lebih besar dibanding alfa rendah—tetapi tetap bukan titik maksimum.
Stimulus Tepat
Terkait UMK 2026 ini Aminudin memberikan catatan kritisnya. Pemerintah diminta menyiapkan stimulus yang tepat dan efisien untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Menurutnya upah naik tidak otomatis mengangkat konsumsi, jika biaya hidup bergerak lebih cepat atau pasar kerja melemah.
Sementara, dunia usaha butuh kepastian dan efisiensi biaya agar kenaikan upah tidak “ditutup” oleh pengurangan jam kerja, pembekuan rekrutmen, atau praktik kerja tidak formal.
.gif)