Di sisi lain, Ketua DPRD Blora, Mustopa, merespons positif aspirasi pedagang. Ia menyatakan dewan siap menjadi jembatan untuk mengakomodasi penyesuaian tarif, bahkan mendorong revisi Perda jika diperlukan.
“Kami akan carikan solusi terbaik. Saat ini prosesnya baru mediasi, agar pedagang dan Dinas Perdagangan bisa samakan pandangan dulu. Setelah itu, akan kami bahas lebih lanjut,” jelas Mustopa. Ia juga menekankan bahwa usulan relaksasi seperti tahun 2024 lalu akan dibawa ke pembahasan lebih lanjut bersama bupati.
“Setelah audiensi ini, kami akan langsung teruskan ke Bupati. Mudah-mudahan Pemkab menyetujui,” pungkasnya.
Situasi ini mencerminkan kegelisahan kolektif pelaku ekonomi mikro di Blora. Bagi para pedagang kecil, kebijakan retribusi bukan sekadar angka di kertas, tetapi soal keberlangsungan hidup di tengah tekanan ekonomi yang belum sepenuhnya pulih.
Kini harapan tertumpu pada keseriusan Pemkab dan DPRD untuk menjawab keluhan yang telah dua kali disuarakan secara resmi. Bagi Suripto dan kawan-kawan, “Relaksasi tarif bukan berarti pembangkangan, tapi permintaan nafas untuk tetap berdagang.” (01)
.gif)
Redaksi Opinipublik