“Kalau ada masalah di lapangan, silakan sampaikan langsung kepada penyedia. Kami tidak membekingi siapapun. Kami justru ingin semua berjalan transparan,” tegas Agung.
Mekanisme Pelaporan
Agung mengungkapkan, dari target 73 dapur MBG, saat ini sudah beroperasi 49 atau sekitar 65%. Ia mengakui ada protes terkait pelaksanaan, tetapi menegaskan bahwa banyak dapur yang melayani dengan baik dan patut diapresiasi.
Ia juga menjelaskan bahwa mekanisme pengawasan dilakukan oleh Babinsa di setiap desa. Semua temuan, baik yang positif maupun problematik, dilaporkan ke komando teritorial untuk diteruskan sebagai bahan evaluasi Satgas MBG yang dipimpin Wakil Bupati Sri Setyorini.
“Sekarang sudah ada Satgas resmi, bahkan rencananya akan ada hotline pengaduan. Ini supaya masyarakat bisa mengawasi langsung,” kata Dandim.
Apresiasi dan Evaluasi
Agung menyampaikan apresiasi bahwa Blora menjadi salah satu kabupaten dengan jumlah dapur MBG terbanyak di Jawa Tengah. Namun ia menegaskan, setiap masalah yang muncul akan menjadi bahan evaluasi agar kualitas pelayanan semakin baik.
“Kalau di perjalanan ada persoalan, tentu menjadi catatan untuk perbaikan. Harapan kita semua, program ini benar-benar bermanfaat bagi anak-anak dan kelompok penerima lainnya,” pungkasnya.
Dandim Blora sekali lagi menegaskan penjelasannya ini meluruskan persepsi publik bahwa kehadiran TNI bukan untuk mengintimidasi, melainkan memastikan program pemerintah berjalan sesuai sasaran.
“Pesan ini juga mengembalikan fokus kepada tujuan utama MBG: memenuhi gizi anak sekolah, lansia, ibu hamil, dan menyusui, bukan memicu polemik politik.” tadasnya (red/@bangsar25)
.gif)