SRT adalah intervensi yang logis dan terukur untuk menekan kemiskinan karena menyatu-padukan pendidikan anak, vokasi, asrama, dan pemberdayaan ekonomi keluarga dalam satu ekosistem yang diarahkan ke pasar kerja padat karya.
SEMARANG, OPINI PUBLIK.CO Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mempercepat penanganan kemiskinan melalui Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT). Hingga kini sudah berdiri 14 rintisan SRT di 13 kabupaten/kota.
Skema ini diposisikan sebagai “jembatan” pendidikan-vokasi yang langsung menautkan keluarga miskin dengan pelatihan kerja, bantuan sosial, dan penempatan kerja berbasis industri padat karya.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan SRT dirancang untuk mengentaskan kemiskinan sekaligus memperbanyak jalur vokasi yang relevan dengan kebutuhan industri di Jawa Tengah.
“Jawa Tengah itu proyeksinya sekarang adalah investasi padat karya,” kata Luthfi saat mendampingi Menteri Sosial Syaifullah Yusuf dan Menteri PANRB Rini Widyantini meninjau SRT 45 Semarang, Rabu (29/10/2025).
Menurut Lutfhi cakupan saat ini ada 14 rintisan SRT di 13 kabupaten/kota.Tahap berikutnya (2026), SRT tahap 2 disiapkan di 11 kabupaten/kota. Yang menjadi fokus kompetensi adalah vokasi dan upskilling yang menempel pada kebutuhan lapangan kerja riil.
SRT 45 Semarang
Saat ini SRT 45 Semarang menempati gedung sementara di Kompleks Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBVP), Jalan Brigjen Sudiarto, Kota Semarang. Menteri Sosial Syaifullah Yusuf memastikan gedung permanen akan mulai dibangun tahun ini.
“Gedung Sekolah Rakyat Terintegrasi 45 Semarang merupakan gedung sementara. Gedung permanen akan menampung sekitar 1.000 siswa dari SD–SMP–SMA,” ujarnya. Lahan disiapkan oleh Pemerintah Kota Semarang, pembangunan oleh APBN dengan estimasi luas 7–8 hektare. Targetnya, tahun depan SRT 45 sudah pindah ke gedung permanen.
.gif)