Catatan Akhir Potret Ekonomi–Pembangunan dari Ujung 2025
PERGANTIAN tahun menuju 2026 bagi Pemerintah Kabupaten Blora, tidak bisa lagi dibaca sebagai ritual kalender. Ia harus dibaca sebagai ujian: apakah Blora mampu mengubah deretan angka, forum promosi, dan proyek fisik menjadi perbaikan ekonomi yang benar-benar terasa, atau justru menumpuk beban baru yang kelak dibayar dengan pelayanan publik yang menyusut.
Di atas kertas, Blora memasuki 2026 dengan dua wajah. Wajah pertama adalah “Optimisme Fiskal”: APBD 2026 disusun dengan proyeksi pendapatan sekitar Rp 2,225 triliun dan belanja sekitar Rp 2,214 triliun, sehingga tercatat surplus sekitar Rp 11,25 miliar.
Ini memberi sinyal bahwa daerah masih punya kontrol perencanaan, meski di tengah tekanan transfer dan efisiensi. Namun wajah kedua adalah “ruang gerak yang menyempit”: surplus kecil tidak otomatis berarti sehat jika beban belanja wajib, kebutuhan pemeliharaan, dan konsekuensi pembiayaan jangka panjang terus membesar.
Salah satu penentu wajah kedua itu adalah strategi membiayai infrastruktur. Blora menerima dukungan Program Inpres Jalan Daerah 2025 sekitar Rp 97 miliar untuk beberapa ruas prioritas. Di saat yang sama, Pemkab meneken pinjaman daerah Bank Jateng Rp 215 miliar, dengan alokasi terbesar untuk pekerjaan jalan (dalam pemberitaan disebut untuk puluhan ruas). Jalan memang perlu; konektivitas desa–kota dan akses ekonomi harus dibenahi.
Catatan kritisnya sederhana: kombinasi bantuan pusat dan utang daerah hanya akan menjadi “jalan mulus sesaat” jika tidak dikunci pada koridor produktif jalur distribusi hasil pertanian, sentra ternak, akses calon kawasan industri, dan simpul logistik yang benar-benar memangkas biaya ekonomi.
Pentingnya Investasi
Di titik ini, narasi investasi menjadi penting, tetapi juga paling rawan jadi kosmetik. Dalam forum Business Meeting di Jakarta, Pemkab menyampaikan bahwa realisasi investasi Januari–September 2025 menembus Rp 1,6 triliun. Angka ini kuat sebagai headline, tetapi publik tidak hidup dari headline. Publik hidup dari serapan kerja, standar upah, rantai pasok lokal, dan kepastian usaha kecil tidak tersingkir.
Karena itu, Rp 1,6 triliun harus dibedah secara terbuka: berapa porsi investasi baru versus ekspansi; berapa serapan tenaga kerja bersih; di mana lokasinya; dan sektor mana yang memberi nilai tambah paling tinggi di dalam wilayah, bukan sekadar memutar uang di luar Blora.
Pemerintah kemudian menegaskan tiga fokus: gas bumi, hilirisasi daging sapi, serta ketahanan pangan dan industri pakan ternak, ditambah rencana Kawasan Industri (KI) Blora–Cepu. Secara konsep, ini arah yang lebih “berbasis struktur”: energi untuk industri, ternak untuk nilai tambah, pangan untuk bahan baku dan ketahanan ekonomi. Tetapi konsekuensinya juga berat: arah berbasis struktur menuntut kesiapan yang juga struktural, bukan sekadar presentasi.
.gif)